BGN Ungkap Aturan MBG saat Sekolah Terapkan PJJ

Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, membeberkan alasan di balik tetap berlangsungnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski sekolah-sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh (PJJ). Ternyata, kelangsungan program ini sangat bergantung pada dua hal: kebijakan pemerintah daerah setempat dan momen diterimanya pemberitahuan penghentian layanan.

Sudaryono menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di sekolah mengacu pada pemberitahuan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik dari gubernur maupun bupati. Ketentuan inilah yang menjadi patokan utama bagi para pelaksana program untuk memutuskan kapan layanan harus dihentikan ketika kegiatan belajar mengajar dialihkan ke PJJ.

Ada dua skenario yang dijabarkan. Pertama, jika pemberitahuan penghentian sudah diterima sebelum proses pembelian bahan pangan dan persiapan memasak dimulai, maka distribusi MBG untuk hari berikutnya otomatis dibatalkan. Artinya, tidak ada makanan yang disiapkan dan tidak ada yang didistribusikan.

Kedua, situasi yang berbeda terjadi jika pemberitahuan baru sampai di tangan penyelenggara ketika proses persiapan dan memasak sudah berjalan. Dalam kondisi ini, makanan yang sudah terlanjur dibuat tetap akan disalurkan. Hanya saja, pendistribusiannya dilakukan melalui mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Kalau pemberitahuan datang ketika proses persiapan dan memasak sudah berjalan, makanan yang terlanjur dibuat tetap didistribusikan. Namun, jika penghentian sudah diumumkan sebelum belanja bahan dilakukan, maka pada hari berikutnya tidak ada distribusi," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (16 Oktober 2026).

Ia menegaskan, kondisi ini bukan berarti program MBG berjalan normal seperti biasa selama PJJ berlangsung. Justru, pelaksanaan distribusi sangat bergantung pada kapan pemberitahuan penghentian diterima dan sejauh mana tahapan persiapan yang sudah dikerjakan oleh penyelenggara layanan di lapangan.

Menurut Sudaryono, makanan yang terlanjur disiapkan tidak bisa begitu saja dibuang. Makanan tersebut perlu disalurkan melalui mekanisme yang jelas dan transparan, sehingga penerimanya bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, penanganan makanan tetap mengutamakan efisiensi penggunaan bahan pangan, tanpa melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Melalui mekanisme penyesuaian ini, BGN berupaya menjaga pelaksanaan MBG tetap terukur dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi di lapangan. Penyesuaian distribusi berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan kondisi persiapan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola program, sekaligus memastikan sumber daya yang telah digunakan dapat dikelola secara tepat.

Pada akhirnya, fleksibilitas ini menunjukkan bahwa BGN tidak ingin program MBG menjadi beban atau menimbulkan pemborosan. Dengan menyesuaikan diri pada kondisi nyata di lapangan, program ini diharapkan tetap berjalan efisien dan akuntabel, meskipun situasi pembelajaran di sekolah sedang berubah.