BGN Aktifkan 980 Dapur Gizi di 16 Provinsi, Waspada Calo

Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menghidupkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Indonesia. Fokus utamanya adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), plus wilayah yang angka stuntingnya masih tinggi hingga sangat tinggi.

Sebanyak 980 SPPG diaktivasi serentak di 16 provinsi yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sebelumnya, BGN juga sudah membuka kembali 480 SPPG di kawasan timur Indonesia yang berada di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali, dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatera. Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi, pusatnya di sini di Aceh Besar di Provinsi Aceh," ujar Kepala BGN Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (16 Oktober 2026).

Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, 691 di antaranya berada di wilayah Sumatera. Sisanya, 289 SPPG, tersebar di Kalimantan dan Bali. Seluruhnya berlokasi di kawasan 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.

Sudaryono memastikan proses aktivasi ini berjalan lewat sistem dan mekanisme resmi yang sudah ditetapkan. Ia menegaskan BGN tidak memberi kewenangan kepada siapa pun untuk bertindak atas nama BGN dalam proses aktivasi SPPG.

"Kami tidak mengotorisasi siapa pun, kami tidak memerintahkan siapa pun. Semuanya dilaksanakan by system. Tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN, atau mengatasnamakan BGN Pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan. Tidak ada!" tegas Sudaryono.

Ia mengungkapkan BGN sudah menerima laporan tentang oknum yang mengaku bisa membantu proses aktivasi SPPG dengan meminta sejumlah uang. Praktik semacam ini, menurutnya, tidak ada kaitannya dengan mekanisme resmi BGN.

Sudaryono meminta masyarakat yang menemukan atau memiliki bukti dugaan praktik tersebut untuk segera melapor ke pihak berwajib. Langkah ini diperlukan agar dugaan pelanggaran bisa ditindaklanjuti lewat jalur hukum yang berlaku.

"Kami sudah menemukan beberapa oknum di Cilacap, di beberapa wilayah yang lain, itu kemudian minta uang 100 juta, 200 juta, 150 juta. Saya minta, jika ada segera foto, Anda minta buktinya, laporkan kepada pihak berwajib," jelasnya.

Persoalan oknum yang memungut biaya ini bukan hal sepele. Aktivasi SPPG menyangkut layanan gizi untuk masyarakat di daerah yang paling membutuhkan. Jika ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi, proses distribusi bantuan bisa terganggu dan masyarakat yang berhak justru dirugikan.

BGN mengimbau warga untuk tidak mudah percaya pada tawaran jasa yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Semua proses, kata Sudaryono, berjalan sesuai sistem yang ada. Laporan ke pihak berwajib menjadi jalan keluar yang disarankan jika menemukan indikasi pemerasan atau penipuan terkait aktivasi SPPG.