Bolivia Nyatakan Darurat Nasional, Protes Lumpuhkan Distribusi BBM

Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, telah mengumumkan status darurat nasional. Keputusan ini diambil setelah gelombang protes yang berlangsung selama berminggu-minggu melumpuhkan aktivitas di berbagai penjuru negeri. Dengan status darurat ini, militer mendapat wewenang untuk membantu membuka blokade jalan yang selama ini menghambat distribusi makanan dan bahan bakar.

Para pengunjuk rasa telah membangun barikade di sejumlah jalan utama. Akibatnya, ibu kota administratif La Paz praktis terisolasi. Mereka mendesak Presiden Rodrigo Paz untuk mundur. Pemicunya adalah kebijakan penghematan pemerintah yang dinilai telah memukul perekonomian rakyat selama sekitar 50 hari terakhir.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu, 20 Juni 2026, Paz menegaskan bahwa aksi blokade yang dilakukan para demonstran sudah melampaui batas protes sosial. Menurutnya, aksi tersebut kini berubah menjadi upaya terorganisir untuk mengganggu stabilitas negara.

"Ini bukan keadaan darurat untuk membatasi kehidupan masyarakat," ujar Paz dalam pidatonya. "Ini adalah keadaan darurat untuk mengembalikan kebebasan masyarakat."

Presiden menjelaskan bahwa penetapan status darurat bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi bahan bakar. Selama ini, distribusi bahan bakar terhambat akibat penutupan jalan oleh para demonstran. Blokade tersebut membuat truk tangki tidak bisa mencapai berbagai daerah untuk mengirimkan pasokan.

Berdasarkan pernyataan resmi pemerintah, status darurat nasional ini akan berlaku selama 90 hari. Namun, ada catatan penting. Pemerintah dapat mencabut status tersebut lebih awal jika situasi keamanan kembali kondusif dan ancaman terhadap masyarakat sudah berakhir.

Dalam dekrit yang dikeluarkan, pemerintah melarang segala bentuk tindakan memblokir jalan, jalur transportasi, maupun jalan raya. Larangan ini mencakup semua aktivitas yang dapat menghambat mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Pemerintah juga memerintahkan angkatan bersenjata untuk sementara waktu membantu kepolisian. Tugas mereka adalah memulihkan ketertiban, membuka kembali akses jalan yang diblokade, serta melindungi masyarakat.

Protes Berlangsung Lima Pekan, Picu Korban Jiwa

Gelombang demonstrasi ini telah berlangsung selama lima pekan. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah. Salah satu kebijakan yang paling memicu kemarahan adalah pencabutan subsidi bahan bakar.

Aksi protes awalnya damai, tetapi kemudian berkembang menjadi bentrokan antara demonstran dan polisi antihuru-hara. Berdasarkan data pemerintah, bentrokan-bentrokan ini mengakibatkan 365 orang ditangkap. Selain itu, 37 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan.

Kantor Ombudsman Bolivia, bersama dengan organisasi hak asasi manusia, mencatat angka yang lebih mengkhawatirkan. Mereka menyebut setidaknya 17 orang meninggal dunia selama krisis berlangsung. Sebagian besar kematian ini dikaitkan dengan terganggunya layanan kesehatan. Pasalnya, transportasi yang terhambat membuat banyak pasien tidak bisa mendapatkan perawatan medis tepat waktu.

Dampak demonstrasi juga terasa di berbagai sektor kehidupan. Banyak pelaku usaha terpaksa menghentikan operasional mereka. Rak-rak supermarket dilaporkan kosong karena distribusi barang terganggu. Sementara itu, sejumlah rumah sakit mengalami kekurangan pasokan oksigen yang sangat dibutuhkan pasien.

Di tengah situasi yang semakin kritis, beberapa kelompok masyarakat mendesak pemerintah untuk segera memulihkan ketertiban di seluruh wilayah Bolivia. Mereka berharap agar kehidupan normal bisa segera kembali berjalan.

Singkatnya, krisis di Bolivia bermula dari kebijakan penghematan yang memicu protes massal. Protes tersebut kemudian berujung pada blokade jalan yang melumpuhkan distribusi bahan bakar dan makanan. Pemerintah akhirnya menetapkan status darurat nasional selama 90 hari untuk mengatasi situasi ini, dengan melibatkan militer untuk membuka kembali akses jalan dan melindungi masyarakat.