BPJS Siap Hapus Tunggakan Rp14 Triliun, Tunggu Tanda Tangan

BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan pemerintah terkait rencana penghapusan tunggakan iuran JKN senilai Rp 14 triliun. Rencana ini diperkirakan akan menyasar sekitar 23 juta peserta.

Direktur Utama Prihati Pujowaskito mengatakan bahwa aturan mengenai pemutihan tunggakan belum terealisasi. Ia berharap proses tersebut dapat segera dilaksanakan. “Belum, sekarang belum ditandatangani, kita tunggu ya sama-sama ya. Moga-moga segera ditandatangani,” ujar Prihati di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, 19 Juni 2026.

Prihati menjelaskan bahwa tunggakan yang akan dihapus adalah tunggakan peserta yang telah menunggak dalam jangka waktu lama. Ia menegaskan bahwa setelah diputihkan, peserta tidak boleh menunggak lagi. “Siapa yang nunggak, kalau memang ditandatangani ya hapus. Tetapi mereka yang mampu bayar iuran lanjut menjadi peserta aktif dan itu jangan diulangi lagi nunggaknya,” tuturnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat tak mampu. “Untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, Rp 20 triliun sudah kita anggarkan,” kata Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, 22 Oktober 2025.

Rencana ini bertujuan mengurangi beban peserta berpenghasilan rendah sekaligus menstimulasi partisipasi aktif dalam sistem kesehatan nasional. Meskipun anggaran sudah tersedia, keputusan akhir masih menunggu tanda tangan resmi.

Secara keseluruhan, pemerintah sedang menyiapkan langkah besar untuk membersihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan akhir akan menentukan kapan proses pemutihan dapat dimulai, mengingat pentingnya stabilitas keuangan dan akses kesehatan bagi jutaan peserta.