Pemerintah & Komisi XI Sepakati Kerangka Fiskal 2027 RAPBN

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‑Pokok Kebijakan Fiskal KEM‑PPKF 2027 sebagai dasar awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027.

“Apakah dengan resume yang telah saya sampaikan tadi, pemerintah ada pandangan atau bisa menerima atau sudah setuju dengan apa yang disampaikan?” tanya Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Kamis (11 Juni 2026). “Kami bisa menerima dan setuju dengan apa yang disampaikan,” ucap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewakili pemerintah. “Hasil Panja telah disepakati dan setuju antara komisi XI dengan pemerintah,” kata Misbakhun.

Dalam rapat tersebut, defisit diharapkan tetap berada pada kisaran 1,80‑2,40% PDB karena pendapatan dipatok lebih kecil daripada belanja. Namun pendapatan negara akan naik batas bawah menjadi 12,01‑12,40% PDB, sementara sebelumnya berada di kisaran 11,82‑12,40% PDB. Purbaya menegaskan, “Disepakati rasio pendapatan negara 2027 pada kisaran 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB.”

Asumsi ekonomi makro tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8‑6,5% pada 2027, diiringi inflasi 1,5‑3,5%, suku bunga SBN 10 tahun 6,5‑7,3%, dan nilai tukar Rp 16.800‑Rp 17.500 per US$. Angka‑angka tersebut tidak berubah dari periode sebelumnya.

POSTUR APBN 2027

• Pendapatan negara: 12,01‑12,40% PDB
• Defisit: 1,80‑2,40% PDB

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2027

• Pertumbuhan ekonomi: 5,8‑6,5%
• Inflasi: 1,5‑3,5%
• Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5‑7,3%
• Nilai tukar: Rp 16.800‑Rp 17.500/US$

SASARAN & INDIKATOR PEMBANGUNAN 2027

• Tingkat kemiskinan: 6‑6,5%
• Kemiskinan ekstrem: 0%
• Pengangguran terbuka: 4,30‑4,87%
• Rasio Gini: 0,362‑0,367
• Indeks modal manusia: 0,575
• Indikator kesejahteraan petani: 0,8038
• Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81%
• Gross National Income (GNI) per kapita: 5.800‑5.840
• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,84

Dengan kerangka ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan defisit yang terkontrol, sekaligus menjaga indikator sosial dan lingkungan sesuai target 2027. Keterlibatan Komisi XI menegaskan komitmen legislatif terhadap kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan.