Bungkalis Minta Peningkatan DBH Migas Setelah Potongan TKD

Bagus Santoso, Wakil Bupati Bengkalis, mengungkapkan keprihatinannya pada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Palembang. Ia menegaskan bahwa daerahnya sedang mengalami pemangkasan TKD (transfer ke daerah) dan meminta agar DBH migas (bagi hasil minyak dan gas bumi) ditambah.

Di acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang berlangsung pada 25 April 2026, Bagus menyatakan bahwa Bengkalis masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, khususnya migas, dan perkebunan sawit. Ketergantungan ini menimbulkan fluktuasi harga yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.

“Sudah mengurangi TKD yang sangat besar di Kabupaten Bengkalis maka infalsi minus 2,32 persen terjadi di Bengkalis,” ujarnya, menegaskan dampak negatif pemotongan dana tersebut.

Ia menambahkan bahwa sebelum pengurangan TKD, pihaknya mampu mengatasi masalah stunting, inflasi, dan ketenagakerjaan. Namun kini, “Dulu Bengkalis dengan kekuatan ABPD yang alhamdulillah menunjang karena kami pengahasil minyak, kami bisa mengatasi stunting, inflasi dan ketenagakerjaan. Hari ini kami waswas dan sudah terjadi,” katanya.

Program bantuan Rp 1 miliar per desa tidak akan dilaksanakan tahun ini, sebab pemerintah Bengkalis mengalami pemotongan TKD sebesar 40 persen. Bagus berharap pusat memberikan pembagian DBH migas yang lebih besar dari tahun sebelumnya, agar daerah penghasil dapat bergerak lebih leluasa dalam memperoleh pendapatan asli daerah.

“Kami berharap pemerintahan pusat, berilah kami daerah penghasil ini mendapatkan pembagian (DBH migas) yang lebih dari yang lalu (tahun sebelumnya). Karena apa kami tidak bia bergerak leluasa lagi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah kecuali daerah penghasil itu diberikan porsi yang lebih besar dari sebelumnya,” ujarnya.

Meski menghadapi kendala, Bagus tetap optimis. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Bengkalis akan terus berjuang untuk memperoleh hak terbaik. “Namun demikian kami tetap optimis, apa yang akan kami lakukan di Pemerintah Bengkalis akan terus berjuang dan mendapatkan hak yang terbaik. Kami berharap pemerintah pusat memberikan arahan dan masukan bagi Kabupaten Bengkalis,” tuturnya.

Dengan pemangkasan dana transfer, Bengkalis kini harus menyesuaikan strategi ekonomi agar tetap dapat mengatasi masalah sosial dan meningkatkan pendapatan daerah.