Bupati Klungkung Mutasi Besar, Kadispar Diisi Eks Kadinsos
Gambar atau konten salah?
Bupati Klungkung, I Made Satria, melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pejabat tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penunjukan I Gusti Agung Gde Putra Mahajaya sebagai Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Klungkung.
Sebelumnya, Putra Mahajaya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung pada Rabu, 15 Juli 2026.
Selain memindahkan posisi kepala dinas, Satria juga memperpanjang masa jabatan dua pejabat eselon II lainnya. Dewa Gde Darmawan tetap menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Sementara itu, I Made Jati Laksana dipertahankan untuk memimpin Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP).
Gelombang mutasi kali ini juga menyentuh pengangkatan dan pemindahan sejumlah pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Klungkung. Dalam sambutannya, Satria menegaskan bahwa perombakan struktur ini merupakan langkah strategis daerah untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas birokrasi.
Ia mengingatkan para pejabat baru agar tidak bermain-main dengan kepercayaan publik. "Kepercayaan yang diberikan harus diwujudkan melalui kepemimpinan yang berintegritas, kinerja yang berkualitas, serta pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tegas Satria.
Sebagai pejabat pimpinan tinggi, Satria menuntut mereka agar mampu menerjemahkan visi-misi pembangunan daerah ke dalam program-program taktis. Termasuk melakukan akselerasi inovasi pelayanan publik.
Di hadapan para pejabat yang dilantik, politisi PDIP itu juga blak-blakan mengenai kondisi keuangan Pemkab Klungkung yang saat ini sedang sulit. Untuk mengakali keterbatasan APBD dalam membiayai infrastruktur, layanan publik, hingga sektor kesehatan, Pemkab Klungkung terpaksa berhutang ke PT SMI dan Bank BPD Bali.
Satria berpesan agar anggaran dari pinjaman tersebut dikelola secara transparan dan efisien. Tujuannya untuk mendongkrak sumber pendapatan daerah. Ia pun mewanti-wanti agar ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihilangkan.
"Tidak ada yang pintar sendiri, tidak ada yang hebat sendiri. Semua keberhasilan adalah keberhasilan kita bersama. Kerja kolaboratif antar lintas OPD sangat penting untuk mewujudkan percepatan pembangunan," pintanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Klungkung Ida Bagus Wirawan Adi Putra menerangkan, posisi Kadinsos yang ditinggal Putra Mahajaya untuk sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt). "Kadinsos diisi Plt I Gusti Gede Gunarta yang saat ini menjabat sebagai staf ahli bupati bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan," jelas Wirawan.
Mutasi ini menunjukkan upaya Bupati Satria untuk merombak struktur birokrasi di tengah kondisi keuangan daerah yang menantang. Dengan menempatkan pejabat baru di posisi strategis seperti pariwisata, ia berharap bisa mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Namun, beban utang daerah menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan harus dijalankan dengan hati-hati dan transparan.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Minat SMA Negeri Menurun, SMAN 1 Marga Hanya Kantongi 45 Siswa Baru
Tiga Tahun Suu Kyi Hilang, Hidup atau Mati?
47 Anak di Karangasem Tak Lanjut SMP, Mayoritas karena Malas
Kapal Kayu, Satu-satunya Andalan Logistik Warga Nusa Penida
Kebun Raya Bali Simpan 20.300 Spesimen, Banyak Terancam Punah
Polres-Kejari Tabanan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
Berita Terbaru
Dedi Mulyadi Tolak Wacana Hidupkan Kembali SPP Sekolah Negeri
Sidoarjo Keruk Sungai di Musim Kemarau
Nissin Rilis Mie Instan Pakai Air Dingin
Paus Bungkuk Mati Usai Dua Kali Dievakuasi di Pantai Perancak
Lewandowski Akui Tak Ingin ke Klub Eropa Lain
Fajar/Fikri Kalahkan Popov Bersaudara di Japan Open
Veda Ega dan Mario Aji Target Bangkit di Paruh Kedua MotoGP
UNY Buka Dua Jalur Mandiri 2026
