Dedi Mulyadi Tolak Wacana Hidupkan Kembali SPP Sekolah Negeri

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersikap hati-hati terhadap wacana untuk menghidupkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah menengah atas dan kejuruan negeri. Ia menghormati usulan yang sedang dibahas, tetapi menegaskan bahwa saat ini belum waktunya sekolah kembali memungut biaya dari masyarakat.

Menurut Dedi, sebelum membicarakan sumber pendanaan lewat SPP, semua sekolah harus lebih dulu mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara maksimal. Ia menekankan perlunya pengkajian yang mendalam. "Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, Gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," ujarnya pada Rabu, 15 Juli 2026.

Dedi mengaku sudah berkeliling ke berbagai SMA di Jawa Barat. Ia menemukan bahwa mutu pengelolaan sekolah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran. Kemampuan manajemen sekolah dalam memanfaatkan dana BOS juga sangat berperan. "Dana BOS itu, saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah nih. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Dan saya nanya ke kepala sekolah, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?', 'Ya kami mengelola ini dengan baik'," katanya.

Karena itu, Dedi menyatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan semua sekolah bisa mengelola dana BOS secara efektif. Baru setelah itu, pemberlakuan kembali SPP bisa dipertimbangkan. "Jadi tahap pertama sekarang, saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," tegasnya.

Jika masih ada kekurangan, terutama soal sarana dan prasarana pendidikan, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turun tangan. Bantuan akan diberikan melalui anggaran provinsi. "Nanti ada kekurangan-kekurangan, biasanya kekurangannya fasilitas, sekolahnya kurang toilet, kurang ruang kelas, kurang pendingin ruangan, kurang sarana ibadah, kurang pagar. Itu kita penuhin oleh provinsi," katanya.

Menurut Dedi, kebutuhan operasional sekolah seharusnya ditopang dulu oleh dana BOS. Ia belum melihat urgensi untuk membuka kembali skema pembayaran SPP di sekolah negeri. "Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS, jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik gitu loh. Nanti polemik lagi," pungkasnya.

Pernyataan Dedi ini muncul di tengah pembahasan mengenai kemungkinan sekolah negeri kembali memungut SPP. Ia justru menyoroti pentingnya pengelolaan dana BOS yang baik sebagai langkah awal. Contoh yang ia berikan, seperti perbandingan kondisi sekolah yang dikelola dengan baik dan yang tidak, menunjukkan bahwa masalah utama bukan selalu soal kekurangan uang. Pemerintah provinsi, menurut Dedi, siap menambal kekurangan fasilitas, tetapi operasional harian sekolah harus ditanggung dulu oleh dana BOS.