Bupati Muba Tegaskan Waspada Karhutla Musim Kemarau 2026

Muba – Bupati Musi Banyuasin, M Toha Tohet, menegaskan bahwa musim kemarau 2026 akan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla, yaitu kebakaran hutan dan lahan. “Yang harus diingat, 90 persen karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Kemarau normal pun bisa menjadi bencana jika kita lengah. Karena itu saya tegaskan, tidak ada toleransi untuk keterlambatan dan ketidakmaksimalan tim dalam menanggulangi karhutla,” ujarnya saat apel siaga karhutla di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, 18 Juni 2026.

Toha juga menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak boleh berhenti di tingkat kabupaten. Kecamatan dan desa harus menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan dini. Ia meminta para camat memastikan kesiapan wilayah masing-masing, melakukan pengawasan berkelanjutan, serta memperkuat koordinasi dengan perusahaan dan elemen masyarakat. “Kita sadar, hutan dan lahan gambut Muba seluas 694 ribu hektare adalah paru‑paru dunia. Sekali terbakar, bukan hanya Muba yang terdampak, tetapi juga Palembang, Jambi bahkan negara tetangga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Muba Marko Susanto mengumumkan bahwa pemkab telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla. Kebijakan tersebut didasarkan pada prakiraan BMKG yang memprediksi awal musim kemarau dimulai pada dasarian ketiga Mei 2026 dengan puncaknya terjadi pada Agustus 2026. Selain itu, hujan diperkirakan normal hingga di bawah normal, dengan potensi hari tanpa hujan lebih dari 20 hari berturut‑turut di wilayah gambut Muba.

Setelah apel, dilaksanakan penandatanganan komitmen sinergi penanggulangan karhutla oleh unsur forkopimda, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dalam acara tersebut juga ditinjau kesiapsiagaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana untuk menghadapi musim kemarau tahun ini (csb/csb).

Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menandai upaya terpadu antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan sektor swasta untuk meminimalisir risiko kebakaran. Dengan koordinasi yang kuat dan kesadaran masyarakat, diharapkan karhutla dapat dikendalikan sebelum menimbulkan dampak luas.