Muba Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutbunlah 2026

Musi Banyuasin – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (Karhutbunlah) Tahun 2026 di Pendopoan Bupati Muba pada 18 Juni 2026. Acara ini bertujuan menyiapkan diri menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih kering dan meningkatkan risiko kebakaran lahan.

Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo menegaskan bahwa Polres Muba siap mendukung penuh langkah pencegahan dan penanggulangan karhutbunlah melalui sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.

Ruri mengatakan kepada wartawan, “Kami mendukung penuh langkah pencegahan dan penanggulangan karhutbunlah melalui sinergi bersama Forkopimda,” pada 18 Juni 2026.

Ia menambahkan, “Dengan pencegahan dini bersama mudah-mudahan Kabupaten Muna terbebas dari kebakaran hutan dan lahan serta terbebas dari bencana asap selama musim kemarau 2026,” menegaskan komitmen bersama untuk menjaga wilayah Musi Banyuasin tetap aman.

Bupati Muba M Toha menegaskan bahwa kesiapsiagaan seluruh pihak menjadi kunci dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun ini.

Ia menyebut bahwa berdasarkan status siaga darurat bencana asap yang telah ditetapkan serta prediksi BMKG, musim kemarau mulai berlangsung sejak Mei dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

“Kondisi kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu tidak ada toleransi terhadap keterlambatan maupun ketidakmaksimalan dalam penanganan karhutla,” ujarnya.

Pengalaman kebakaran pada 2024 menjadi pelajaran penting. Saat itu luas lahan yang terbakar di Kabupaten Muba mencapai 4.036 hektare atau sekitar seperempat dari total luas kebakaran di Sumatera Selatan. Pada 2025, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 986 hektare berkat kolaborasi berbagai pihak.

Meski terjadi penurunan signifikan, Bupati menilai upaya pencegahan harus terus diperkuat. Kabupaten Muba memiliki kawasan gambut yang luas, mencapai sekitar 694 ribu hektare, sehingga potensi dampak asap dapat meluas ke daerah lain.

Ia menekankan pengendalian karhutbunlah harus melibatkan seluruh unsur mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, hingga perusahaan dan masyarakat. Berikut tujuh prioritas pengendalian karhutbunlah tahun 2026:

• Sinkronisasi penanganan lintas wilayah
• Pembagian tugas yang jelas antar-stakeholder
• Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan
• Optimalisasi alat pertanian kelompok tani untuk pemadaman
• Penguatan sarana perusahaan
• Aktivasi posko kebakaran
• Pemanfaatan dana desa untuk mendukung upaya pencegahan

Ia menambahkan, untuk seluruh peralatan yang telah disiapkan dipastikan dalam kondisi siap pakai.

“Pompa harus berfungsi, selang tidak boleh bocor, dan personel harus memahami tugasnya. Saat kebakaran terjadi, tidak ada lagi waktu untuk persiapan,” tutupnya.

Acara ini menegaskan pentingnya koordinasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau yang lebih kering, serta upaya bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Musi Banyuasin.