Dana Sawit Cukup Tanpa Kenaikan Pungutan Ekspor

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan bahwa dana yang mereka kelola saat ini masih cukup untuk membiayai berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan kelapa sawit. Pernyataan ini disampaikan di tengah berjalannya program-program baru, seperti B50 dan pemberian harga khusus untuk bahan bakar minyak (BBM) solar nonsubsidi bagi nelayan.

Mohammad Alfansyah, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, memperkirakan kebutuhan dana untuk program biodiesel pada tahun ini mencapai sekitar Rp 32,3 triliun. Meskipun demikian, ia menjamin bahwa program-program lain seperti peremajaan sawit rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), serta kegiatan riset tidak akan terganggu pendanaannya.

"Kan sudah saya sampaikan tadi, PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya," ujar Mohammad Alfansyah saat ditemui di Gedung Surachman Tjokrodisuryo, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Selain mendanai program B50, BPDP juga sedang membahas dukungan untuk pemberian harga khusus BBM solar nonsubsidi bagi nelayan sebanyak 400 ribu kiloliter. Menurut Alfansyah, kebutuhan anggaran untuk program tersebut diperkirakan kurang dari Rp 1,5 triliun.

"(Kesiapan dana), BPDP siap support aja," kata Alfansyah.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan kenaikan pungutan ekspor sawit (PE) untuk menambah dana BPDP, Alfansyah memastikan bahwa langkah tersebut belum diperlukan pada tahun ini. Ia menilai kebutuhan pendanaan masih tercukupi, sementara kebijakan untuk tahun depan masih akan dihitung lebih lanjut.

"Insyaallah cukup, tahun ini cukup," sebut dia.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bahwa para nelayan akan mendapatkan solar nonsubsidi dengan harga khusus sebesar Rp 15.000 per liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan memangkas harga solar nonsubsidi senilai Rp 3.600 per liter. Saat ini, diperkirakan harga pasar solar nonsubsidi mencapai Rp 18.600 per liter. Airlangga menegaskan bahwa subsidi ini tidak akan menggunakan dana APBN, melainkan dibiayai dengan dana BPDP.

Singkatnya, BPDP menegaskan posisi keuangannya masih solid untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan, termasuk inisiatif baru yang menyasar nelayan. Kepastian ini muncul tanpa perlu menaikkan pungutan ekspor, setidaknya untuk tahun ini.