DPR Desak Bentuk Badan Khusus Tangani Pakan Ternak

Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang menangani pakan ternak. Usulan ini muncul karena masalah pakan sudah berulang kali dikeluhkan peternak di berbagai daerah. Biaya produksi melonjak, peternak ayam petelur paling terpukul.

Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, menyebut persoalan pakan ternak sudah sangat memusingkan. Menurutnya, urusan ini butuh koordinasi dari satu badan yang memang khusus mengurus pakan. Bukan hanya untuk ayam, tapi juga sapi dan kambing. "Tidak ada yang tidak ada jalannya," ujarnya dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada 06 Oktober 2026.

Ia menambahkan, badan pemerintah ini harus bisa mengimpor bahan baku pakan. Lalu mengolah dan mendistribusikannya ke peternak dengan harga wajar. Selama ini, impor dan distribusi didominasi swasta. Akibatnya, harga di tingkat peternak sering melonjak. "Kalau ada keluhan soal pakan, kita tanya kenapa? Kurang apa? Jangan sampai swasta yang mengimpor terus," tegas Titiek.

Setelah rapat, Titiek berencana menghubungi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Bulog. Tujuannya, menstabilkan harga jagung. Pemerintah mengklaim Indonesia sudah swasembada jagung. "Kalau swasembada, bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia soal jagung kan?" katanya.

Keluhan peternak ayam petelur ini disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Mereka tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional (PPN). Biaya pakan yang melonjak membuat usaha mereka terancam berhenti berproduksi.

Suardi, perwakilan PPN, menjelaskan komponen pakan adalah biaya terbesar. Jagung dan bungkil kedelai menjadi penentu utama kelangsungan usaha. "50% beban produksi peternak itu ada di jagung. 25% lagi dari bungkil kedelai," jelasnya dalam rapat yang sama, 07 Oktober 2026.

Harga bungkil kedelai normalnya Rp 7.200 sampai Rp 7.500 per kilogram. Kini, harganya naik menjadi Rp 9.900 sampai Rp 10.000 per kilogram. Itu harga dari BUMN yang ditugaskan mengimpor dan menjual bahan pakan. Peternak juga mengeluhkan harga jagung dan katul yang naik. Pasokan jagung di pasar juga terbatas.

Masalahnya, biaya pakan melonjak tapi harga jual telur justru turun drastis. Harga telur di pasaran saat ini jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah. "Hari ini harga telur Rp 20.000 per kilogram. Di Blitar malah Rp 19.000. Bulan Juni kemarin titik nadir harga telur di kandang Rp 17.100. Selama 6 bulan, kami merugi Rp 5.000 sampai Rp 7.000," tutur Suardi.

Para peternak berharap DPR RI dan pemerintah serius membantu. Jika tidak, usaha mereka besar kemungkinan harus ditutup. Mereka sudah merugi berbulan-bulan.

Usulan pembentukan badan khusus ini menunjukkan bahwa masalah pakan ternak bukan persoalan baru. Sudah berulang kali dikeluhkan, tapi belum ada solusi tuntas. Kenaikan harga jagung dan bungkil kedelai menjadi pukulan telak bagi peternak rakyat. Sementara harga jual telur terus jatuh, membuat mereka terjepit di dua sisi.