DPR Desak Percepat Verifikasi Data Desil Warga Miskin

Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mendesak Dinas Sosial setempat untuk segera mempercepat proses verifikasi faktual lapangan atau ground checking terhadap data desil masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bogor menjadi lebih akurat dan bantuan sosial pada akhir tahun bisa tepat sasaran.

Desakan itu disampaikan Dedi dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial Kota Bogor pada Rabu, 08 Juli 2026. Rapat tersebut membahas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2025. Dedi menilai validasi data desil tidak boleh hanya dilakukan di atas meja. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi warga harus dicek langsung di lapangan. Tujuannya agar tidak ada warga miskin yang justru terlepas dari daftar penerima bantuan.

"Dinas Sosial harus mempercepat ground checking. Data desil ini menyangkut hak masyarakat. Jangan sampai warga yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak menerima karena datanya tidak valid," tegas Dedi.

Ia menyebut, pada tahun anggaran 2026 terdapat alokasi dana sebesar Rp950.359.600 untuk kegiatan pendataan Fakir Miskin atau verifikasi faktual lapangan. Anggaran tersebut harus digunakan secara maksimal untuk memperbaiki kualitas data sosial warga Kota Bogor.

Menurut Dedi, validasi lapangan menjadi kunci penting karena data desil berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial. Jika data tidak akurat, bantuan berpotensi salah sasaran.

"Anggarannya ada Rp900 juta. Maka harus ada percepatan kerja yang jelas. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi pembaruan data berjalan lambat," ujarnya.

Dedi mendorong agar hasil ground checking bisa segera masuk dalam pembaruan data pada triwulan III tahun 2026. Dengan begitu, data DTKS Kota Bogor bisa lebih valid sebelum penyaluran bantuan sosial periode akhir tahun.

Ia menegaskan, perbaikan data bukan sekadar urusan teknis administratif. Ini menyangkut keadilan sosial bagi warga. Pemerintah daerah harus memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya.

"Targetnya jelas, triwulan III data sudah lebih valid. Sehingga ketika bantuan sosial disalurkan di akhir tahun, penerimanya lebih tepat, lebih adil, dan sesuai kondisi riil masyarakat," kata Dedi.

Dedi juga mengingatkan agar proses verifikasi faktual dilakukan secara serius, terbuka, dan berbasis kondisi nyata di lapangan. Ia meminta Dinas Sosial melibatkan perangkat wilayah serta memastikan aduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

"Ini soal keberpihakan kepada warga. Data yang buruk akan melahirkan kebijakan yang salah. Karena itu, validasi desil harus menjadi prioritas serius Dinas Sosial," pungkasnya.

Anggaran sebesar Rp950 juta lebih yang dialokasikan untuk verifikasi faktual tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah daerah. Namun, percepatan kerja menjadi kunci agar data benar-benar akurat sebelum bantuan sosial akhir tahun disalurkan. Jika data desil tidak valid, warga miskin yang berhak justru bisa terlewatkan.