Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61% di Tengah Tekanan Global

Dua tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan. Banyak tantangan dan perubahan global yang mewarnai perjalanan ini. Mulai dari gejolak geopolitik, ketidakpastian ekonomi dunia, hingga perubahan besar dalam perdagangan internasional. Semua itu menjadi bagian dari situasi yang harus dihadapi Indonesia agar pembangunan nasional tetap berlanjut.

International Monetary Fund (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2026 memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 3,1% pada 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 3,3% pada 2025. Sementara itu, inflasi global diprediksi naik menjadi 4,7% pada 2026, lalu turun ke 4,1% pada 2027. Artinya, pemulihan ekonomi global masih belum mulus. Ketidakpastian geopolitik dan tekanan harga energi masih menjadi masalah besar.

Kondisi ini juga terlihat di sektor manufaktur global. Survei dari S&P Global menunjukkan PMI manufaktur global naik ke 53,0 pada September 2026, dari 52,3 pada Agustus 2026. Ini menandakan aktivitas manufaktur mulai menguat. Tapi ada sisi lain. Permintaan yang naik lebih cepat dari pasokan membuat biaya input dan harga jual produk ikut naik. Belum lagi tekanan inflasi dari kenaikan harga energi dan pangan yang perlu diwaspadai.

Pemerintah harus terus waspada terhadap risiko dari luar. Perlambatan ekonomi global, pasar keuangan yang naik-turun, tekanan nilai tukar, serta potensi kenaikan harga energi dan pangan adalah risiko yang harus diantisipasi. Caranya dengan memperkuat fundamental ekonomi, mengoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter, serta menjaga daya beli masyarakat.

Sampai sekarang, Pemerintah Indonesia terus berusaha memperkuat ketahanan ekonomi. Stabilitas dijaga, agenda pembangunan didorong, agar manfaat pertumbuhan bisa dirasakan semua orang.

Pertumbuhan yang Berkualitas

Di tengah ketidakpastian yang meningkat, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi yang terus berada di atas 5% selama lima kuartal berturut-turut.

Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy). Lalu pada Triwulan I-2026, tumbuh 5,61% (yoy). Triwulan II-2026 masih tumbuh 5,29% (yoy). Dan terakhir, tumbuh 5,45% (ctc). Pertumbuhan di Q1-2026 ini juga menjadi yang tertinggi untuk kuartal pertama dalam 13 tahun terakhir, sejak 2013.

"Di tengah tekanan global yang tidak ringan, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat dan konsisten di atas 5%. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik kita solid dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah berjalan efektif," jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan tertulis, Kamis 22 Oktober 2026.

Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti perbaikan indikator kesejahteraan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 22,93 juta orang. Berkurang 0,43 juta orang dibandingkan September 2025. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07%, terendah sepanjang sejarah pencatatan.

Di bidang ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang. Penyerapan tenaga kerja bertambah 522 ribu orang selama Februari-Mei 2026. Jumlah pengangguran turun 24 ribu orang menjadi 7,22 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,65%, dengan porsi tenaga kerja formal yang terus meningkat.

"Menko Airlangga menyampaikan pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. Pada Semester I ini keduanya terjadi bersamaan, dan lapangan kerja yang tercipta semakin berkualitas karena porsi pekerja formal meningkat," tegas Haryo.

Prospek Positif Indikator Ekonomi

Beberapa indikator terbaru menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap positif memasuki Semester II-2026. Inflasi September 2026 tercatat 3,28% (yoy). PMI Manufaktur Indonesia naik ke level ekspansi 52,4 pada September 2026. Optimisme masyarakat juga terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik menjadi 118,1 pada September 2026. Ini menunjukkan aktivitas manufaktur dan keyakinan konsumen masih menjadi penopang penting ekonomi nasional.

Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal pada Semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Tumbuh 7,2% (y-on-y) dan setara dengan 49,5% dari target tahunan. Realisasi ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp507,6 triliun atau 50,2%, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp502,9 triliun atau 49,8%. Investasi juga semakin merata. Realisasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2% dari total investasi nasional.

Dari sisi perdagangan eksternal, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus yang menguat pada Agustus 2026, mencapai US$ 3,55 miliar. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Agustus 2026 mencatat surplus sebesar US$ 7,25 miliar. Capaian ini ditopang surplus neraca perdagangan nonmigas sebesar US$ 28,54 miliar, di tengah defisit neraca perdagangan migas sebesar US$ 21,29 miliar.

Pada periode yang sama, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 193,64 miliar. Tumbuh 4,74% dibandingkan periode Januari-Agustus 2025. Surplus perdagangan ini turut mendukung ketahanan eksternal ekonomi nasional di tengah dinamika perdagangan global.

Kepercayaan internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia juga terlihat dari keputusan S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026. Mereka kembali mengafirmasi peringkat kredit berdaulat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Indonesia tetap dalam kategori investment grade.

Di sisi lain, Pemerintah juga memperluas sumber pembiayaan melalui rencana penerbitan Panda Bond. Ini adalah surat utang berdenominasi Renminbi. Lembaga pemeringkat Tiongkok memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil. Berbagai capaian ini mencerminkan upaya Pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Memacu Laju Pertumbuhan

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Pemerintah terus memperkuat sektor-sektor strategis. Tujuannya menciptakan nilai tambah, mengurangi ketergantungan impor, dan membuka sumber pertumbuhan baru. Salah satu langkah konkret adalah implementasi mandatori Biodiesel 50 (B50) sejak 1 Juli 2026. Ini bagian dari agenda swasembada energi dan hilirisasi.

Program ini diperkirakan bisa menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit, dan mendukung aktivitas ekonomi nasional.

Sejalan dengan itu, Pemerintah juga mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ekosistem ekonomi hijau. Ini bagian dari strategi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui percepatan proyek transisi energi, penguatan investasi energi bersih, pengembangan kapasitas industri dalam negeri, serta pemanfaatan teknologi rendah emisi di sektor industri dan transportasi.

Selain itu, Pemerintah terus memperkuat reformasi regulasi dan iklim investasi nasional. Caranya melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Langkah ini untuk mempercepat proses perizinan berusaha, menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan investasi, serta meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Tujuannya mendorong realisasi investasi, memperluas kesempatan usaha, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Ke depan, prioritas Pemerintah juga memperkuat ekosistem logistik nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Tujuannya menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Upaya ini dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, integrasi dan digitalisasi layanan logistik, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Secara keseluruhan, capaian ekonomi Indonesia dalam dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global. Pertumbuhan di atas 5%, penurunan kemiskinan, dan peningkatan lapangan kerja menjadi indikator positif. Namun, risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan kenaikan harga energi masih perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.