Geo Dipa Pilih Obligasi, Hindari IPO

PT Geo Dipa Energi (Persero) tengah menyusun skema pendanaan baru. Perusahaan energi panas bumi ini tidak ingin mengikuti jejak PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) yang memilih melantai di bursa saham lewat penawaran umum perdana alias IPO.

Yudistian Yunis, Direktur Utama Geo Dipa, mengungkapkan perusahaannya lebih memilih menerbitkan obligasi atau surat utang. Alasannya, lewat obligasi, perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal tanpa kehilangan kendali atas manajemen. Penerbitan surat utang juga memastikan porsi kepemilikan saham tetap seratus persen di tangan pemerintah.

"Salah satu yang kita siapkan adalah bond yang mau kita lepas. Kalau bond itu kan hanya nilai tertentu yang kita mau lepas, dan pengelolaan perusahaan masih di dalam kita. Kalau PGE itu yang dilakukan kan IPO," kata Yudistian dalam acara Media Gathering di Bogor, Jumat, 2 Oktober 2026.

Ia membandingkan dampak dari langkah PGE yang melepas saham ke publik. Menurutnya, skema IPO justru membuka celah bagi pihak swasta untuk masuk dan ikut menentukan arah kebijakan perusahaan.

"IPO, sehingga hampir 30% saham PGE itu dimiliki private (swasta). Sehingga akhirnya private punya pengaruh di sana. Tapi kalau bond seperti yang sudah terjadi banyak, kayak PLN 'kan terbitkannya bond. Jadi, dia punya kewajiban saja untuk menyertakan kuponnya nanti," jelas Yudistian.

Langkah ini bukan keputusan mendadak. Rencana mencari dana segar melalui obligasi sudah tercantum dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) perusahaan untuk sepuluh tahun ke depan.

Yudistian menyebut, mulai tahun depan Geo Dipa akan mematangkan persiapan teknis. Setelah itu, barulah obligasi resmi ditawarkan ke pasar.

"Nah, mungkin di tahun depan kita lagi menyiapkan kajiannya kapan bond itu, bond-nya kapan dan berapa rencana yang akan kita tawarkan untuk menjadi sumber pendanaan untuk equity tadi," pungkas Yudistian.

Geo Dipa memilih jalur pendanaan yang berbeda dari PGE. Alih-alih melepas saham ke publik, perusahaan ini lebih suka menerbitkan surat utang. Dengan begitu, kendali penuh atas perusahaan tetap di tangan pemerintah. Pilihan ini juga dianggap lebih aman karena tidak ada pihak swasta yang bisa ikut campur dalam pengelolaan perusahaan.