OJK Rilis Aturan Baru Perkuat Solvabilitas Asuransi
Gambar atau konten salah?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis aturan anyar yang mengatur cara perusahaan asuransi dan reasuransi menghitung kemampuan keuangan mereka. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas. Intinya, aturan ini menetapkan batas minimal kesehatan keuangan yang harus dijaga oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Kenapa aturan ini dibuat? Karena kondisi ekonomi global sedang tidak menentu. Suku bunga naik turun, nilai tukar mata uang berubah-ubah, dan ada banyak ketidakpastian. Semua ini bisa mempengaruhi profil risiko perusahaan asuransi. Lewat POJK ini, OJK ingin memperkuat kondisi keuangan industri asuransi. Caranya dengan menyempurnakan cara menghitung solvabilitas yang lebih sesuai dengan risiko masing-masing perusahaan dan mengikuti standar internasional.
POJK 18 Tahun 2026 ini juga selaras dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2025. Karena standar akuntansi baru itu mengubah cara pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi, maka perlu ada penyesuaian dalam mengukur kecukupan modal perusahaan.
Dalam siaran persnya pada Sabtu, 21 November 2026, OJK menjelaskan bahwa mereka menyempurnakan pendekatan perhitungan solvabilitas. Beberapa hal yang ditekankan adalah mempertimbangkan kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuannya menyerap kerugian, mengukur kebutuhan modal yang lebih mencerminkan profil risiko, serta memperkuat penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan.
Aturan ini mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan triwulan I-2027. OJK juga memberi kelonggaran waktu. Selama tahun 2027, batas waktu penyampaian laporan rasio solvabilitas triwulanan diperpanjang menjadi paling lambat 45 hari setelah akhir triwulan. Soal sanksi, OJK tidak langsung menerapkannya. Sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi Ketentuan Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) akibat aturan baru ini baru akan diberlakukan mulai periode laporan triwulan I-2028.
Berikut adalah beberapa poin penting yang diatur dalam POJK 18 Tahun 2026:
- Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM): Perusahaan diwajibkan memiliki rasio solvabilitas minimal 120%. Ada tambahan lagi, bagi perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII), mereka wajib membentuk tambahan modal sebesar 15% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).
- Pengaturan Modal yang Tersedia (Available Capital): Modal yang tersedia dibagi menjadi dua kelompok. Ada modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2). Pembagian ini mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan masing-masing instrumen modal dalam menyerap kerugian.
- Pengaturan Pinjaman Subordinasi: Pinjaman subordinasi bisa diakui sebagai bagian dari modal inti terbatas atau modal pelengkap. Tapi, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.
- Penyempurnaan Perhitungan MMBR: Perhitungan MMBR kini mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Asuransi, dan Risiko Operasional. Pendekatan pengukurannya dibuat lebih mencerminkan profil risiko masing-masing perusahaan.
- Penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA): Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas. Penilaian ini harus dilakukan dalam berbagai skenario perubahan (stress test) setidaknya setahun sekali. Perusahaan juga harus menetapkan strategi untuk menjaga rasio solvabilitasnya.
- Kewajiban Pelaporan Rasio Solvabilitas: Perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas setiap triwulan dan tahunan. Untuk laporan tahunan, ada kewajiban audit oleh akuntan publik.
- Penguatan Kepatuhan Melalui Sanksi: POJK ini mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, dan pelaporan.
Aturan ini pada dasarnya adalah upaya OJK untuk memastikan perusahaan asuransi di Indonesia memiliki bantalan keuangan yang cukup kuat. Dengan perhitungan yang lebih ketat dan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing, diharapkan industri asuransi lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Perusahaan yang tidak bisa memenuhi ketentuan ini akan menghadapi sanksi, namun OJK memberikan masa transisi hingga awal 2028 sebelum sanksi benar-benar diterapkan.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Berita Terbaru
Pertamina Susun Langkah Efisiensi Energi Ikuti Arahan Presiden
47 SPBU Vivo di Jabodetabek dan Bandung Berubah Jadi BP-AKR
Indonesia-China Teken MoU Batu Bara Jadi Etanol Rp32 Triliun
Pertamina Raih Penghargaan BBM Satu Harga 588 Lokasi
Prabowo: Negara Berkembang Harus Kuasai AI, Bukan Sekadar Pakai
Bahlil Dorong Kepentingan Energi Indonesia di KTT APEC
Indonesia Target Jadi Pemimpin Panas Bumi Global 2030
OJK Bongkar 10 Pelanggaran Pasar Modal, Denda Rp3,71 Miliar
