Gubernur Jawa Barat Maaf atas Kontroversi PCMB dan SPMB

Dedi Mulyadi, gubernur Jawa Barat, mengucapkan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat pada 11 Juni 2026 di tengah kontroversi pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Proses ini menuai gelombang protes dari orang tua siswa yang merasa kecewa.

PCMB dan SPMB adalah mekanisme yang digunakan pemerintah untuk menentukan siswa mana yang akan masuk ke sekolah negeri. Namun, pelaksanaan kedua sistem ini tidak berjalan mulus. Sistem sering mengalami gangguan, banyak pengaduan yang masuk, dan masa pendaftaran berulang kali diperpanjang. Semua hal ini menambah ketidakpuasan publik.

Di tengah situasi kusut tersebut, Dedi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menyalahkan masyarakat yang marah. Ia menilai kemarahan orang tua tidak tanpa alasan. Sebagian besar dari mereka hanya ingin memastikan anaknya mendapat kesempatan bersekolah di lembaga pendidikan negeri, yang dianggap lebih terjangkau dan menjadi harapan banyak keluarga.

“Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orang tua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara,” ujar Dedi dalam keterangannya.

Dedi menekankan bahwa kemarahan yang muncul bukan tanpa dasar. Ia menjelaskan bahwa proses pemetaan terus bergerak seiring bertambahnya jumlah pendaftar. Seorang calon murid yang semula berada dalam posisi aman bisa tergeser setelah masuknya pendaftar baru, termasuk peserta yang sebelumnya gagal lolos ke Sekolah Maung.

Situasi seperti ini membuat banyak orang tua merasa peluang anaknya mendadak hilang meski sebelumnya masih berada dalam posisi yang memungkinkan untuk diterima. Dedi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Selama pelayanan publik belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, maka kekecewaan publik harus diterima sebagai bagian dari konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan.

“Kalau ada orang tua yang marah, itu harus kami terima. Yang penting pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Dedi secara tegas menyatakan bahwa kegagalan sebagian siswa masuk ke sekolah negeri tidak boleh dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada keterbatasan daya tampung sekolah yang hingga kini belum mampu mengimbangi jumlah lulusan setiap tahunnya.

“Hari ini apabila banyak orang tua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, itu bukan kesalahan orangtuanya, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.

Dedi menyebutkan bahwa pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah besar untuk memperluas akses pendidikan negeri di Jawa Barat. Jumlah sekolah dan guru yang tersedia saat ini belum mampu menampung seluruh lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan.

“Sekolah negeri yang tersedia masih terbatas, sementara jumlah lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan terus bertambah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah,” katanya.

Meski demikian, Dedi memastikan seluruh anak di Jawa Barat tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan skema bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

“Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri masih ada sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu, biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Dedi juga menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan nilai akademik kembali menjadi faktor utama dalam proses seleksi masuk sekolah negeri. Ia mengaku sependapat dengan usulan tersebut, namun menegaskan kewenangan pengaturan sistem penerimaan murid berada di pemerintah pusat.

“Saya sepakat, tetapi ketentuan tentang kelulusan maupun masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” pungkasnya.

Peristiwa ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola sistem pendidikan negeri. Keterbatasan kapasitas, mekanisme pemetaan yang dinamis, dan ekspektasi masyarakat menjadi faktor utama yang memicu ketidakpuasan. Dedi menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memperbaiki layanan dan menyediakan alternatif bagi siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri.