Kemenag Salurkan Insentif Guru PAI Non-ASN Mulai Juni 2026

Kementerian Agama (Kemenag) mulai menyalurkan bantuan insentif untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sejak awal Juni 2026. Bantuan ini ditujukan bagi guru PAI yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau non-ASN, dan juga belum memiliki sertifikasi pendidik. Program ini dikelola oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa guru PAI non-ASN menjadi salah satu prioritas utama Kemenag dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar. Menurutnya, insentif ini diharapkan bisa menjadi dorongan semangat bagi para guru. “Bantuan insentif ini diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan penguatan nilai-nilai keagamaan di sekolah,” ujar Nasaruddin Umar dalam keterangan resmi yang dikutip pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Suyitno, menambahkan bahwa bantuan ini merupakan langkah afirmasi bagi guru PAI. Ia menjelaskan bahwa guru PAI di sekolah-sekolah seringkali belum mendapatkan berbagai bentuk tunjangan profesi, meskipun peran mereka sangat strategis dalam membangun karakter dan akhlak siswa. “Melalui bantuan insentif ini, kami ingin memastikan bahwa para Guru PAI non-ASN yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada para guru yang terus mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” paparnya.

Direktur Pendidikan Agama Islam, M Munir, merinci bahwa bantuan insentif untuk guru PAI tahun 2026 akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup periode Januari hingga Maret 2026. Pada tahap ini, bantuan telah diterima oleh 5.768 guru PAI yang memenuhi persyaratan pada bulan Maret 2026. Sementara itu, tahap kedua akan disalurkan kepada 3.102 guru PAI dengan besaran bantuan sebesar Rp 250 ribu per bulan.

“Total bantuan yang disalurkan pada tahap pertama sebesar Rp 4,326 miliar. Sementara total bantuan tahap kedua sebesar Rp 2,326 miliar,” urai Munir. Ia mengakui bahwa jumlah penerima bantuan pada tahap kedua mengalami penurunan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain:

• Guru yang sudah lolos sertifikasi pendidik sehingga tidak lagi berhak menerima tunjangan insentif.
• Guru yang sudah pensiun.
• Guru yang sudah diterima sebagai ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
• Guru yang sudah meninggal dunia.

“Penetapan penerima bantuan ini berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data melalui Aplikasi SIAGA,” sambung Munir. Bantuan insentif ini merupakan bentuk dukungan kesejahteraan dan apresiasi atas dedikasi para guru PAI non-ASN dan non-sertifikasi. Munir berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kompetensi dan memperkuat semangat para guru.

“Semoga bantuan ini menjadi penyemangat bagi para guru PAI untuk terus meningkatkan kinerja, dedikasi, dan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah seluruh Indonesia,” tandas Munir.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap guru-guru yang mengajar agama Islam di sekolah umum, terutama mereka yang belum memiliki status kepegawaian tetap atau sertifikasi. Meskipun jumlah penerima bantuan menurun di tahap kedua karena berbagai alasan administratif, total dana yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp 6,6 miliar untuk dua tahap pencairan.