Kredit UMKM Baru Rp 1.500 Triliun dari Target Rp 2.200 Triliun

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan data terbaru soal penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha. Sepanjang tahun 2025, total kredit yang sudah disalurkan mencapai angka sekitar Rp 8.865 triliun. Angka ini cukup besar, namun yang menjadi perhatian adalah alokasi untuk sektor UMKM.

Berdasarkan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebanyak 25 persen dari total kredit tersebut, atau sekitar Rp 2.200 triliun, seharusnya mengalir ke pelaku UMKM. Namun, realisasinya masih jauh. Kementerian UMKM baru berhasil mencapai angka Rp 1.500 triliun. Di dalam jumlah itu, terdapat sekitar Rp 270 triliun yang berasal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Maman mengakui terus terang bahwa capaian ini masih di bawah target yang diharapkan. "Saya harus apa adanya, kita harus berani menyampaikan ini. Kita baru mampu mencapai Rp 1.500 triliun di mana di dalam Rp 1.500 triliun itu ada Rp 270 triliun KUR," ujar Maman dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR pada Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, Maman memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyaluran kredit ke sektor UMKM. Menurutnya, penyaluran kredit tidak bisa dipaksakan untuk tumbuh jika ekosistem usaha belum benar-benar mendukung. Memaksakan peningkatan pembiayaan tanpa diikuti oleh kemampuan UMKM untuk menjual produknya justru berbahaya. Risikonya adalah meningkatnya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Masalah utamanya, kata Maman, banyak UMKM yang sudah mendapatkan pembiayaan dan pelatihan, tetapi justru kesulitan di tahap pemasaran. Produk mereka tidak laku di pasar. "Tetapi setelah dia kita kasih pinjaman, setelah dia kita kasih dia bisa produksi barang tumbuh naik, ini yang mau jual barangnya ke pasar enggak laku. Kenapa enggak laku? Karena pasarnya becek, enggak ada yang mau beli. Kenapa? Karena hari ini pasar-pasar kita dipenuhi dengan barang-barang impor. Akhirnya apa dampaknya? Mereka ujug-ujug jadinya kredit macet, NPL naik tinggi, enggak bisa bayar utang," jelas Maman.

Ia menambahkan bahwa situasi ini menjadi gambaran nyata. Oleh karena itu, untuk mencapai target 25 persen, semua aspek harus diperhatikan. Tidak bisa hanya sekadar mengejar angka tanpa melihat kondisi di lapangan. "Inilah situasinya. Makanya kami dalam menuju ke angka 25% harus melihat semua aspek, tidak bisa hanya sekadar dengan mengejar target ke 25%," sambungnya.

Maman menegaskan perlunya keselarasan antara aspek pembiayaan dan aspek penjualan. Saat ini, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan perbaikan di berbagai institusi, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuannya jelas: mensterilisasi pasar dari banjir barang impor. "Supaya apa? Barang-barang yang masuk dari luar itu sudah mulai disterilisasi," tuturnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan UMKM tidak sederhana. Bukan hanya soal modal, tetapi juga soal kemampuan bersaing di pasar yang dipenuhi produk impor. Tanpa perbaikan di sisi distribusi dan pengendalian impor, target pembiayaan yang tinggi justru bisa berujung pada meningkatnya kredit macet.