Krisis Air Cimahi: Musim Kemarau & Penurunan Air Tanah

Musim kemarau semakin lama, diperkirakan akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi ini menimbulkan risiko kekeringan dan krisis air bersih di Kota Cimahi, terutama di wilayah selatan.

Beberapa kelurahan di Kecamatan Cimahi Selatan, seperti Utama, Melong, dan Leuwigajah, sering mengalami kekeringan. Ketiga kelurahan ini lebih parah dibandingkan 12 kelurahan lainnya dalam kota. Masyarakat di sana sudah terbiasa menghadapi kekurangan air, bahkan di luar musim kemarau mereka harus membeli air bersih untuk kebutuhan harian.

“Di luar musim kemarau saja, masyarakat di Cimahi Selatan itu ada yang kekeringan. Mereka harus beli air, di musim kemarau itu juga rutin disuplai tangki air bersih,” kata Kepala Laboratorium Geodesi ITB, Heri Andreas, pada 16 Juni 2026.

Situasi krisis air semakin memburuk karena eksploitasi air tanah oleh sektor industri dan masyarakat. Menurut Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGL) Badan Geologi, penurunan muka air tanah di Bandung Raya mencapai 60 hingga 100 meter.

“Kita tidak sadar telah melakukan eksploitasi air tanah, apalagi buktinya sudah ada di depan mata. Air tanah tiba‑tiba kering, semakin parah kalau kemarau. Kita mesti khawatir, prediksinya kan di 2050 kekeringan ekstrem akan terjadi,” ujar Heri. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2050 akuifer—lapisan batuan berpori di antara dua lapisan kedap air—akan rusak parah. Akuifer 1, lapisan atas, sudah habis sampai kedalaman 50‑100 meter. Kerusakan mulai terlihat di kedalaman 100‑200 meter karena air sulit ditemukan. Jika terus digali sampai 200 meter, kerusakan akan lebih parah, menimbulkan krisis air pada 2050.

Heri menambahkan bahwa eksploitasi air tanah sering terjadi tanpa disadari. Contohnya, pembuatan sumur artesis yang airnya didistribusikan langsung ke masyarakat. Selain itu, PDAM juga menggunakan air tanah, menambah kompleksitas masalah. Penurunan air tanah semakin jelas terlihat dari indikator merah pada grafik.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, pihaknya berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau ancaman kekeringan. Sebanyak 312 RW di kota diperkirakan akan mengalami kekeringan pada musim kemarau.

“Kalau melihat dari potensinya, semua kelurahan di Kota Cimahi ini terancam kekeringan dan krisis air bersih artinya merata, dan puncaknya di bulan Agustus sampai Oktober 2026 nanti,” ungkap Fithriandy. Ia juga mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menunjukkan bahwa dua tahun lalu kekeringan terparah terjadi di Cimahi selatan, mulai dari Kelurahan Melong, Utama, hingga Leuwigajah. Dampaknya tetap sama.

Fithriandy menekankan bahwa krisis air bersih di Cimahi disebabkan oleh penurunan muka air tanah dan sumur. Kondisi sumur pada musim kemarau akan terganggu karena mayoritas sumber air berasal dari sumur yang bersaing dengan industri. Ia menambahkan, “Krisis air bersih yang dialami warga Kota Cimahi juga karena ketersediaan sumber air tanah dan sumur warga sudah mengalami penurunan muka air. Sehingga kondisi sumur pada musim kemarau nanti akan mengalami gangguan.”

Ia juga menyatakan, “Jadi kekeringannya itu disebabkan sumber air di sumur mengalami penurunan. Karena di sana mayoritas sumber airnya itu dari sumur ditambah kan berebut dengan industri air tanahnya juga.”

Dengan prediksi panjangnya musim kemarau, pemerintah kota dan lembaga terkait harus memperkuat pengelolaan air. Penurunan muka air tanah yang signifikan menandakan perlunya kebijakan konservasi dan regulasi eksploitasi air yang lebih ketat. Selain itu, peningkatan kapasitas penyimpanan air dan distribusi PDAM menjadi prioritas agar warga tidak terpaksa membeli air setiap hari.

Penggunaan sumur artesis dan penggalian kedalaman yang semakin dalam menambah risiko kerusakan akuifer. Jika tidak ada tindakan, krisis air pada 2050 dapat menjadi kenyataan, mengancam kehidupan dan ekonomi masyarakat Cimahi. Oleh karena itu, koordinasi antara BPBD, BMKG, dan Badan Geologi menjadi kunci untuk meminimalisir dampak kekeringan di masa depan.