Malaysia Tandatangani Rencana Kereta Cepat Asia Tenggara

Di kawasan Asia Tenggara, rencana besar konektivitas regional sedang disusun. Malaysia telah menandatangani perjanjian resmi dengan Thailand, Singapura, dan Vietnam untuk membangun jaringan kereta cepat (HSR) terintegrasi yang akan mulai beroperasi pada tahun 2026. Proyek ini diharapkan tidak hanya memperpendek waktu tempuh antar negara, tetapi juga memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan tersebut.

Indonesia tidak termasuk dalam inisiatif ini. Setelah sempat dihentikan pada 2021, proyek Kereta Cepat Kuala Lumpur‑Singapura (KL‑SG HSR) kini memulai fase baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Model yang dipakai adalah Kemitraan Pemerintah‑Swasta (PPP). Perjalanan antara Kuala Lumpur (Bandar Malaysia) dan Singapura (Jurong East) diperkirakan akan terpotong menjadi hanya 90 menit.

Jalur sepanjang 350 km akan mengoperasikan kereta dengan kecepatan maksimum 300 km/jam, menggunakan sistem persinyalan European Train Control System (ETCS). Sementara itu, Singapura dan Malaysia menunjukkan kemajuan pesat pada proyek Rapid Transit System (RTS) Link yang ditargetkan selesai akhir 2026.

Jalur 4 km ini mampu mengangkut 10.000 penumpang per jam antara Johor Bahru (Bukit Chagar) dan Singapura (Woodlands North). Penumpang akan menikmati fasilitas CIQ (Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina) terintegrasi di satu lokasi, sehingga proses imigrasi dapat diselesaikan sebelum keberangkatan.

Thailand dan Vietnam juga berinvestasi pada infrastruktur logistik. Thailand akan membangun HSR Thailand‑China yang menghubungkan Nakhon Ratchasima ke Nong Khai (perbatasan Laos) pada 2031. Selain itu, restorasi jalur kereta Sungai Kolok‑Rantau Panjang akan menyambung dengan East Coast Rail Link (ECRL) Malaysia pada 2027.

Di sisi lain, jalur Kereta Cepat Utara‑Selatan sepanjang 1.500 km akan menghubungkan Hanoi ke Ho Chi Minh City. Proyek ini akan selesai pada akhir 2026 dan diprediksi akan memotong waktu tempuh dari 32 jam menjadi hanya 5 jam.

Inisiatif ini menandai langkah signifikan dalam pembangunan infrastruktur regional. Meski Indonesia tidak terlibat, proyek-proyek ini menunjukkan komitmen negara-negara tetangga untuk memperkuat jaringan transportasi dan memfasilitasi mobilitas ekonomi di Asia Tenggara.