Malaysia Tingkatkan Subsidi BBM Sebesar 3,2 Miliar Ringgit

Perang antara Amerika Serikat–Israel dan Iran menimbulkan lonjakan harga minyak global. Di Malaysia, beban subsidi bahan bakar naik lebih dari empat kali lipat dalam waktu kurang dari seminggu.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan subsidi bulanan nasional untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 95 dan solar. Nilainya 3,2 miliar ringgit atau setara US$ 810,9 juta (Rp 13,6 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.869) dibandingkan 700 juta ringgit atau setara US$ 177,4 juta (Rp 2,9 triliun) sebelumnya.

“Dalam waktu kurang dari seminggu, harga minyak global melonjak dari sekitar US$ 70 menjadi hampir US$ 120 per barel,” ujar Anwar dikutip dari South China Morning Post, Kamis (25 Maret 2026). Selat Hormuz, yang menampung 20 % pasokan minyak dunia, menjadi jalur yang terganggu akibat konflik.

Walaupun Malaysia menghasilkan minyak, negara ini masih sangat tergantung pada impor. Data tahun lalu menunjukkan Malaysia mengekspor minyak senilai US$ 5,5 miliar namun harus mengimpor hingga US$ 12,6 miliar. Defisit lebih dari US$ 7 miliar terbentuk.

Minyak mentah yang diimpor tidak langsung dapat dipakai. Biaya penyulingan, transportasi, dan asuransi ikut meroket ketika perang pecah. Kenaikan harga minyak dunia mengancam biaya transportasi, harga pangan, dan pengeluaran rumah tangga warga Malaysia.

Untuk melindungi masyarakat, pemerintah Malaysia telah menaikkan subsidi agar beban kenaikan harga global tidak sepenuhnya jatuh ke konsumen. Anwar optimistis bahwa situasi ini dapat dilewati, mengingat negara pernah berhasil mengatasi badai serupa sebelumnya.

“Malaysia memang menghasilkan minyak, tetapi kita juga mengimpor lebih banyak minyak daripada yang kita ekspor,” tambah Anwar. “Di masa-masa sulit ini, Malaysia memilih untuk menyerap sebagian dari tekanan biaya global demi melindungi rakyat,” jelas Anwar.

Dengan subsidi yang ditingkatkan, pemerintah berharap konsumen tidak terlalu merasakan dampak kenaikan harga minyak. Namun, ketergantungan pada impor tetap menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.