MASTEL Desak Pemerintah Atur Kontribusi Platform Digital Global

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Sarwoto Atmosutarno, mendesak pemerintah untuk segera menciptakan ekosistem yang bisa melibatkan platform digital global—atau yang dikenal sebagai Over the Top (OTT)—secara lebih aktif. Tujuannya jelas: mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang terus melesat. Namun, bukan hanya itu. Menurut Sarwoto, harus ada pembagian peran yang adil di antara semua pemain dalam ekosistem digital.

Sarwoto menjelaskan bahwa kebutuhan investasi untuk infrastruktur digital terus membengkak. Dan selama ini, beban terbesarnya masih ditanggung oleh industri telekomunikasi. "Selama ini kita lebih banyak melihat manfaat kehadiran platform digital global, mulai dari pertumbuhan ekonomi digital, efisiensi, hingga berbagai inovasi layanan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 09 Agustus 2026.

Kondisi ini, kata Sarwoto, menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem digital bukan lagi tanggung jawab satu sektor saja. Semua elemen harus terlibat. Apalagi platform digital global selama ini memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang ada. Maka, wajar jika mereka diminta ikut ambil bagian dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.

Sarwoto juga mengapresiasi pandangan Menteri Komunikasi dan Digital yang disampaikan dalam acara DEAL 2026 pada 23 Juni 2026. Dalam acara itu, menteri menekankan pentingnya retensi nilai ekonomi digital nasional di dalam negeri. Salah satu caranya adalah melalui skema fair share antara platform digital global dan penyedia infrastruktur digital nasional.

Menurut Sarwoto, gagasan itu adalah langkah strategis. Tujuannya memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan penguatan kapasitas nasional. "Dengan semakin besarnya kebutuhan konektivitas, harus diimbangi dengan kontribusi yang lebih proporsional dari seluruh pelaku ekosistem digital," tegasnya.

Dukungan terhadap penyempurnaan tata kelola platform digital kini semakin menguat. Tidak hanya di kalangan pemerintah, tetapi juga di DPR RI. Sarwoto menyebut sejumlah kementerian dan lembaga sudah memiliki kesamaan pandangan. Di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI. Mereka semua sepakat bahwa kebijakan ini penting.

"Ini momentum yang tepat bagi Kemenkomdigi untuk menghadirkan kebijakan yang mendorong kontribusi platform digital global melalui kolaborasi yang berkeadilan dengan industri telekomunikasi," kata Sarwoto. Ia menambahkan, dengan begitu, pembangunan infrastruktur digital nasional bisa berlangsung secara berkelanjutan. Manfaatnya pun akan lebih besar bagi Indonesia.

MASTEL menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi digital yang pesat harus diimbangi dengan kontribusi yang lebih adil dari semua pihak. Platform digital global, yang selama ini menikmati manfaat dari jaringan telekomunikasi nasional, sudah saatnya ikut memikul tanggung jawab. Tanpa itu, pembangunan infrastruktur digital bisa timpang dan tidak berkelanjutan.

Secara keseluruhan, desakan MASTEL ini menyoroti ketimpangan yang sudah lama terjadi. Platform digital global seperti aplikasi streaming, media sosial, dan layanan berbasis internet lainnya menggunakan infrastruktur telekomunikasi Indonesia tanpa berkontribusi langsung pada biaya pemeliharaan dan pengembangannya. Sementara itu, operator telekomunikasi lokal terus menanggung beban investasi yang semakin berat. Skema fair share yang diusulkan diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyeimbangkan posisi semua pemain dalam ekosistem digital nasional.