Menteri Amran Jaga Harga Pakan, Wajibkan SPPG Serap Telur Peternak

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan menjaga harga pakan ternak tetap stabil hingga akhir tahun ini. Ia juga mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi—yang mengelola dapur program makan bergizi gratis—untuk menyerap telur dari peternak.

Kebijakan ini diambil sebagai jawaban atas tekanan biaya produksi dan harga hasil ternak yang kini membebani peternak rakyat. Amran menyampaikan keputusan itu setelah mendengar langsung keluhan peternak dari berbagai daerah. Pertemuan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa, 11 Agustus 2026.

"Harga pokok penjualan untuk harga telur kita jaga, tetapi harga pakan juga harus kita jaga, jangan terlalu tinggi. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu kita sudah sepakat semua," ujar Amran dalam keterangan tertulis pada hari yang sama.

Di sisi hulu, Amran memaparkan bahwa pemerintah menahan harga pakan ayam agar biaya operasional peternak tidak melambung. Namun ia juga sadar—biaya produksi yang terkendali saja tidak cukup bila hasil produksi peternak tidak terserap dengan harga yang layak.

Karena itu, di sisi hilir, Amran memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib menyerap telur sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Harapannya, langkah ini memberi kepastian pasar bagi telur peternak rakyat dan memperkuat rantai pasok produk peternakan dalam program pemerintah.

"Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib menyerap sesuai juknisnya. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, Amran mendorong peningkatan konsumsi telur lewat program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebutkan penggunaan telur dalam menu MBG berpeluang dinaikkan dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan.

"Insyaallah harga telur kita jaga di tingkat SPPG. Kemudian kalau konsumsi satu kali per minggu bisa menjadi dua kali, bahkan tiga kali. Itu sudah dibuat prosedurnya BGN," papar Amran.

Menurutnya, perluasan konsumsi telur dalam MBG bukan cuma soal pemenuhan gizi masyarakat. Ini juga bisa memperkuat pasar buat peternak rakyat. Dengan penyerapan yang lebih pasti, peternak punya ruang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutan usahanya.

Amran menegaskan respons cepat ini diambil karena menyangkut hajat hidup 3,8 juta peternak rakyat di seluruh Indonesia. Begitu mendengar ada riak dan aksi protes peternak di daerah, ia memilih terbang langsung ke Surabaya tanpa menunggu rapat di Jakarta.

"Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami. Begitu kami lihat ada demo di beberapa daerah, langsung kami rapat di Surabaya. Tidak menunggu lagi rapat di Jakarta," ujarnya.

Kebijakan ini lahir dari keluhan langsung peternak di lapangan. Pemerintah menahan harga pakan di hulu, mewajibkan penyerapan telur di hilir, dan memperluas konsumsi lewat program MBG. Ketiganya saling terkait untuk menjaga 3,8 juta peternak rakyat tetap bisa berproduksi tanpa harus rugi.