Menteri Keuangan Lantik Pejabat Baru Kemenkeu

Menteri Keuangan Suahasil Nazara resmi melantik sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan. Prosesi pelantikan berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 23 Oktober 2026. Dalam acara tersebut, dua pejabat sebelumnya diberhentikan dari jabatannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141/TPA tahun 2026, Robert Leonard Marbun resmi dicopot dari posisi Sekretaris Jenderal. Posisinya digantikan oleh Astera Primanto Bhakti, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, Askolani juga diberhentikan dari jabatan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Posisi tersebut kini diisi oleh Nufransa Wira Sakti.

Suahasil menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari perjalanan organisasi Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat struktur internal. Ia menekankan pentingnya estafet kepemimpinan dalam menjaga dan melanjutkan warisan pengabdian di kementerian tersebut.

"Pelantikan pada pagi hari ini adalah bagian dari perjalanan Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat organisasi," ujar Suahasil dalam sambutannya.

Suahasil memberikan arahan khusus kepada setiap pejabat yang baru dilantik. Kepada Astera Primanto Bhakti yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, ia meminta agar unit tersebut menjadi penggerak utama organisasi Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Menurutnya, seluruh fungsi dukungan manajemen mulai dari sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, hingga pengelolaan aset internal harus diarahkan untuk memastikan prioritas kerja kementerian terlaksana dengan baik.

Untuk posisi Direktur Jenderal Perbendaharaan yang kini dipegang oleh Tri Budhianto, Suahasil meminta adanya transformasi menuju modern treasury operations. Ia menilai perlu ada penguatan tidak hanya dalam pelaksanaan anggaran, tetapi juga dalam penyusunan anggaran dan penganggaran kementerian serta lembaga. Dengan pengalaman Tri selama ini, pemahaman antara penganggaran dan pelaksanaan anggaran diharapkan menjadi lebih tersambung.

"Dirjen Perbendaharaan harus terus berinovasi melalui digitalisasi. Dirjen Perbendaharaan yang sebelumnya yaitu Pak Prima telah mengatakan bahwa backbone dari transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah digitalisasi. Saya minta ini diteruskan, dengan memperkuat tata kelola, penguatan proses bisnis, dan kemudian pengembangan dari modern treasury operations," jelas Suahasil.

Suahasil juga menyoroti mekanisme sistem pembayaran secara langsung, termasuk dalam program perlindungan sosial, pembayaran gaji pegawai negeri, hingga pensiunan. Dengan sistem tersebut, pelaksanaan APBN akan semakin efisien dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Termasuk di dalamnya adalah pembayaran perlindungan sosial yang langsung ke rekening masing-masing, pembayaran gaji pegawai negeri, dan juga pada saatnya nanti seyogyanya pembayaran dari pensiun juga connect langsung kepada rekening seluruh pensiunan secara langsung dari Kas Umum Negara," imbuhnya.

Sementara itu, untuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang kini diemban oleh Nufransa Wira Sakti, Suahasil meminta agar kehadiran negara di dalam masyarakat semakin dipertegas. Kehadiran negara tersebut diwakili oleh APBN dan APBD secara bersama-sama. Suahasil menekankan bahwa APBN dan APBD merupakan satu kesatuan kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia yang melayani seluruh rakyat. Manfaat belanja pemerintah harus dilihat secara utuh, baik melalui transfer, belanja APBD, maupun belanja langsung dari pemerintah pusat yang berlangsung di daerah-daerah.

"Terus perbaiki desain transfer, desain dan tata kelola serta proses bisnis transfer, dan tentunya cara kerja internal DJPK agar desentralisasi fiskal semakin efektif mendukung pemerataan pembangunan," jelasnya.

Kepada kedua Staf Ahli Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suahasil menyampaikan bahwa posisi tersebut bukan sekadar jabatan pelengkap di dalam struktur organisasi. Posisi tersebut mempunyai peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan.

"Staf Ahli Menteri Keuangan harus bisa berkomunikasi dengan semua unit Kementerian Keuangan, semua unit Eselon I Kementerian Keuangan, dan mampu melakukan connecting the dots atas berbagai isu strategis di Kementerian Keuangan," jelasnya.

Berikut adalah daftar lengkap pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik:

• Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal
• Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan
• Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
• Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
• Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

Pergantian pejabat di Kementerian Keuangan ini menunjukkan adanya upaya penyegaran organisasi. Fokus utama yang disampaikan Menteri Keuangan adalah penguatan digitalisasi, efisiensi sistem pembayaran, serta perbaikan desentralisasi fiskal. Semua arahan tersebut bertujuan agar pelaksanaan APBN dan APBD semakin efektif dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.