MPLS 2026 Dimulai, Kemendikdasmen Larang Perpeloncoan

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran baru dimulai serentak pada Senin, 13 Juli 2026. Kegiatan ini berlangsung di semua jenjang pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan peringatan tegas kepada semua penyelenggara. Aturan harus dipatuhi. Pelanggaran bisa berakibat pada penghentian kegiatan hingga sanksi administratif.

Semua ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 12 Tahun 2026. Aturan ini secara spesifik mengatur pelaksanaan MPLS. Ada beberapa aktivitas yang dilarang keras dilakukan selama MPLS berlangsung.

Aktivitas yang Dilarang Selama MPLS

Panitia MPLS tidak diperbolehkan melakukan sejumlah hal. Pertama, dilarang melakukan perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya. Kedua, dilarang memungut biaya atau pungutan dalam bentuk apa pun. Ketiga, dilarang memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Keempat, dilarang menggunakan atribut yang tidak edukatif atau tidak relevan dengan MPLS. Kelima, dilarang melibatkan alumni sebagai penyelenggara. Keenam, dilarang melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria.

Siapa yang Boleh Membantu Panitia MPLS?

Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 juga mengatur tentang murid yang boleh membantu jika panitia MPLS di SMP, SMA, dan SMK terbatas. Kriterianya jelas. Murid tersebut harus merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), anggota Majelis Perwakilan Kelas (MPK), atau pengurus organisasi ekstrakurikuler. Syaratnya, mereka tidak memiliki kecenderungan sifat buruk atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

Jika sekolah belum memiliki OSIS, MPK, atau organisasi ekstrakurikuler, maka ada kriteria lain. Murid yang dilibatkan harus memiliki prestasi akademik atau nonakademik. Bisa juga memiliki kemampuan interpersonal yang baik.

Sanksi Jika Melanggar

Kementerian atau dinas pendidikan, sesuai kewenangannya, wajib menghentikan kegiatan MPLS di sekolah yang melanggar ketentuan larangan. Ini bukan sekadar peringatan. Bagi panitia MPLS yang melanggar, sanksi bisa berupa satu atau lebih bentuk hukuman. Mulai dari teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, hingga pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan.

Di sekolah negeri, sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara di sekolah swasta, sanksi dijatuhkan oleh pimpinan lembaga yang berwenang.

Aturan ini menegaskan bahwa MPLS seharusnya menjadi pengalaman positif bagi siswa baru. Bukan ajang perpeloncoan atau pemerasan. Kemendikdasmen memberikan sanksi berlapis untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan pendidikan.