Nganjuk Minta Perubahan Zonasi SMA Negeri agar Siswa Akses

Nganjuk menghadapi masalah di mana banyak siswa tidak dapat mengakses zonasi SMA negeri karena rumah mereka berada di luar wilayah yang ditetapkan. Hal ini menjadi tugas bersama bagi DPRD Nganjuk dan Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Para pejabat di DPRD Nganjuk terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk meminta Kemendikdasmen memberikan solusi atas persoalan ini. Mereka berharap kementerian dapat menegur dan memfasilitasi perubahan kebijakan zonasi.

"Yang menjadi persoalan adalah, ini kewenangan Kemendikdasmen. Dan keluhan dari warga sempat kami bawa ke Dinas Pendidikan Jawa Timur, agar mendapat atensi," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, M. Fauzi Irwana, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut Fauzi, ada ratusan siswa di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Jatikalen, Ngluyu, Wilangan dan Sawahan yang rumahnya tidak terjangkau zonasi SMA. Siswa-siswa ini harus menempuh jalur prestasi untuk masuk SMA.

"Praktis siswa-siswa di wilayah itu, bila ingin masuk SMA, harus menempuh jalur prestasi. Bila tidak lolos, otomatis tidak bisa ikut di jalur zonasi. Terpaksa mereka akhirnya menempuh pendidikan ke pondok, maupun sekolah swasta," beber Fauzi.

Fauzi menegaskan bahwa masalah ini sudah lama terjadi dan tidak hanya di Nganjuk. Banyak wilayah di Indonesia menghadapi kendala serupa. Ia berharap segera ada solusi dari Kemendikdasmen.

Selama proses penerimaan murid baru yang sedang berlangsung, DPRD Nganjuk sudah melakukan pengawasan bersama Dinas Pendidikan. Sampai hari ini kami belum mendapat laporan kendala atas proses penerimaan murid baru, terutama SD dan SMP ya. Karena kalau SMA kan kewenangan Provinsi Jawa Timur," ungkap dia.

Untuk zonasi SD hingga SMP negeri di Kabupaten Nganjuk, Fauzi memastikan bahwa semua sekolah sudah menjangkau seluruh siswa yang mendaftar. Jadi kalau SD dan SMP negeri di Kabupaten Nganjuk ini saya rasa sudah tidak ada masalah soal zonasi. Yang jadi PR bersama adalah zonasi untuk SMA negeri," pungkasnya.

Masalah zonasi SMA ini menyoroti ketidakseimbangan akses pendidikan tinggi di daerah. Koordinasi antara lembaga pemerintah dan upaya pengawasan di tingkat lokal menjadi kunci untuk menemukan solusi yang adil bagi semua siswa.