Nurdin Halid Dukung Penuh Percepatan 15.000 Koperasi Desa

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan percepatan operasional 15.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak di seluruh Indonesia pada Kamis, 15 Oktober 2026. Menurutnya, inisiatif ini dinilai mampu mempercepat kedaulatan ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

"Instruksi Presiden sangat rasional dan berlandaskan pada alokasi investasi negara yang sangat masif," kata Nurdin dalam keterangan tertulis pada Selasa, 27 Oktober 2026. Ia menekankan agar pelaksanaan di lapangan tidak terhambat oleh birokrasi yang lamban atau masalah kepengurusan.

Nurdin menyampaikan lima catatan kritis untuk memastikan KDKMP bisa berjalan berkelanjutan. Pertama, prinsip universal koperasi harus dijaga, yaitu kedaulatan anggota melalui rapat anggota tahunan (RAT). Kedua, fokus utama adalah melayani kebutuhan nyata warga desa. Ketiga, hindari tumpang tindih dengan usaha lokal yang sudah ada. Keempat, tata kelola anggaran harus transparan dan akuntabel. Kelima, partisipasi pemuda dan sumber daya lokal perlu dioptimalkan.

Ia mengingatkan agar KDKMP tidak menjadi sekadar perpanjangan tangan korporasi yang kaku. Sebaliknya, koperasi ini harus menjadi wadah yang memperkuat ekonomi rakyat. Nurdin mengimbau seluruh pengurus dan pemangku kepentingan untuk segera bergerak memanfaatkan fasilitas dan ekosistem bisnis yang sudah disiapkan negara.

Komisi VI DPR RI, tegas Nurdin, akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dan operasional KDKMP di lapangan. Langkah ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Secara keseluruhan, percepatan operasional 15.000 KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa. Dengan pengawasan ketat dan partisipasi aktif warga, koperasi ini diharapkan bisa menjadi solusi nyata bagi kebutuhan ekonomi di akar rumput.