OJK Benahi Pasar Modal demi Jaga Kepercayaan Investor

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang memperkuat berbagai sisi pasar modal yang jadi sorotan MSCI (Morgan Stanley Capital International). Persoalannya rumit dan menyangkut struktur fundamental, bukan sekadar gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Fokus utamanya meliputi transparansi siapa pemilik saham, kewajaran harga yang terbentuk, dan kepastian bahwa saham yang tercatat benar-benar ada serta bisa diperdagangkan secara bebas.

OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal sudah melakukan sejumlah reformasi integritas. Tapi perbaikannya harus terus berlanjut—secara konkret, terukur, dan konsisten. OJK terus mendorong transparansi yang lebih kuat, kualitas keterbukaan informasi yang lebih baik, serta tata kelola dan integritas pasar yang lebih rapi. Tujuan akhirnya cuma satu: menjaga kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau pembenahan dilakukan dengan sungguh-sungguh, tantangan ini justru bisa jadi momentum buat menaikkan kredibilitas dan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat regional dan global.

MSCI adalah penyedia indeks saham global yang jadi acuan investor institusional saat menyusun portofolio. Karena itu OJK dan BEI harus memastikan kebijakan yang sudah diterbitkan benar-benar dijalankan secara nyata dan terukur. Keterbukaan informasi dari emiten harus ditingkatkan supaya investor mendapat informasi yang benar, relevan, dan gampang diakses. Langkah-langkah ini penting buat memperkuat perlindungan investor, mendorong harga yang wajar, dan menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.

OJK sudah menunjukkan ketegasan dalam menjaga integritas pasar. Sepanjang Januari hingga Oktober tahun ini, mereka menjatuhkan denda administratif sebesar Rp2,52 triliun kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar integritas di pasar modal. Penegakan aturan ini menegaskan bahwa OJK tidak akan mentolerir manipulasi perdagangan saham, pelanggaran transparansi, dan penyimpangan dalam proses penawaran umum. Konsistensi penegakan hukum, yang dibarengi pembenahan struktural dan keterbukaan informasi, bisa jadi landasan buat pasar modal yang lebih sehat, adil, akuntabel, dan berdaya saing global.

Melokalisasi Risiko

Begitu kualitas pasar Indonesia jadi perhatian investor global, dampaknya bisa mempengaruhi keputusan alokasi dana investasi. Indonesia saat ini berada dalam kelompok pasar berkembang (emerging markets). Sebenarnya tidak ada ancaman buat menjadikan pasar modal Indonesia sebagai standalone market. Klasifikasi MSCI soal ini jelas: pembahasan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market masih berupa konsultasi, bukan keputusan final.

Makanya seluruh otoritas pasar modal bekerja keras untuk mencegahnya. Soalnya ini berpotensi mempengaruhi aliran dana di pasar modal. Karena itu narasi negatif harus dihentikan. Yang diperlukan sekarang adalah langkah perbaikan yang nyata dan berkelanjutan supaya pasar modal Indonesia makin menarik, transparan, dan kompetitif.

OJK dan BEI sedang mendorong reformasi buat memperkuat kualitas pasar. Beberapa di antaranya: menaikkan persyaratan minimum saham yang beredar di publik (free float) menjadi 15%, keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, serta pelaporan konsentrasi kepemilikan saham melalui kerangka High Shareholding Concentration (HSC). OJK juga memperkuat persyaratan permodalan perusahaan sekuritas dan pengawasan transaksi. Implementasi reformasi yang konsisten bakal membantu membangun fondasi pasar modal yang lebih kokoh dan terpercaya.

Gejolak di pasar modal tidak otomatis berarti stabilitas perbankan nasional ikut terganggu. Kedua sektor punya karakteristik, mekanisme kerja, dan sumber risiko yang berbeda. Meski begitu, kepercayaan adalah fondasi bersama buat seluruh industri keuangan. Karena itu OJK, BEI, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pemerintah perlu berkoordinasi supaya tekanan di pasar modal tidak menular ke sektor perbankan. Risiko penularan (contagion effect) harus diantisipasi secara proporsional, berbasis data, dan lewat komunikasi yang terkoordinasi.

Indikator fundamental perbankan nasional memberi alasan buat tetap optimistis, tapi juga terus waspada. Data per Agustus 2026 menunjukkan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 24,10%. Tingkat permodalan ini jadi bantalan kuat buat perbankan menyerap potensi kerugian. Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL) gross tercatat 2,11%, sedangkan NPL bersih sebesar 0,84%. Loan at Risk (LaR) 8,56%—artinya aset bermasalah di bawah 10%. Profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA) mencapai 2,43%. Sebagai pembanding, laporan The Asian Banker pada 2025 menyebut rata-rata ROA bank-bank besar Asia cuma 0,71%.

Dari sisi likuiditas, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) tercatat 102,31% pada Agustus 2026, jauh di atas ambang minimum 50%. Sementara rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) mencapai 23%. Ambang minimum AL/DPK adalah 10%. Nilai-nilai rasio ini menunjukkan tersedianya penyangga likuiditas yang memadai buat menghadapi kebutuhan penarikan dana simpanan masyarakat dan memenuhi kewajiban jangka pendek lainnya. Secara keseluruhan, rasio permodalan yang kuat, kualitas kredit yang terkendali, profitabilitas tinggi, dan likuiditas yang lebih dari memadai jadi fondasi penting buat ketahanan perbankan.

Tapi kewaspadaan tetap diperlukan. Identifikasi dan mitigasi risiko penularan (contagion risk) harus dilakukan secara konsisten. Perubahan sentimen pasar, volatilitas nilai tukar, dan keterkaitan antar sektor keuangan bisa memunculkan risiko penularan, jadi perlu dipantau terus. Perbankan punya peran sentral dalam perekonomian Indonesia: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit, mendukung UMKM, dan membiayai kegiatan ekonomi produktif lainnya. Sektor perbankan diperkirakan bernilai sekitar 75%-80% dari total seluruh aset jasa keuangan nasional.

Oleh sebab itu, menjaga kepercayaan terhadap perbankan adalah kepentingan bersama. Otoritas dan pelaku industri perlu memperkuat koordinasi. Sementara media, dunia usaha, dan masyarakat juga turut berperan lewat komunikasi publik yang bertanggung jawab dan berbasis fakta. Dinamika pasar modal saat ini perlu ditanggapi secara serius. Tapi tidak semestinya digeneralisasi sebagai gambaran kondisi seluruh sistem keuangan nasional.

Informasi yang akurat dan penjelasan yang jernih membantu masyarakat memahami permasalahan yang terjadi secara utuh, sehingga mencegah kepanikan yang tidak beralasan. Menjaga kepercayaan terhadap perbankan harus berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola, transparansi, dan integritas pasar modal. Otoritas, pelaku industri keuangan, dunia usaha, media, dan masyarakat bisa mengambil peran lewat penyampaian informasi yang akurat, pengawasan yang konsisten, dan perilaku keuangan yang rasional. Komunikasi yang tepat dan terukur sangat penting supaya respons terhadap gejolak tidak justru memperbesar tekanan. Pada akhirnya, merawat stabilitas perbankan bukan cuma tugas OJK, BI, LPS, atau pemerintah, melainkan kerja bersama seluruh komponen bangsa.

Koordinasi antar-otoritas perlu terus diperkuat, khususnya dalam mitigasi risiko penularan. Pasar modal yang sehat dan perbankan yang kuat bukan dua tujuan yang saling bertentangan; keduanya saling melengkapi dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Dengan pembenahan yang konsisten, pengawasan yang sigap, penegakan aturan yang adil, dan komunikasi publik yang bertanggung jawab, Indonesia punya peluang buat melewati gejolak saat ini sehingga sistem keuangan makin tangguh dan terpercaya.

Isu di pasar modal akibat pengumuman MSCI masih akan terus berlanjut dan mempengaruhi kondisi pasar modal Indonesia serta menciptakan krisis-krisis baru. OJK yang November ini berusia 15 tahun tentunya sudah berpengalaman menghadapi berbagai krisis di sektor keuangan dan tentunya akan mampu menjaga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga serta semakin mendorong perekonomian nasional.

Abdul Mongid
Guru Besar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UNESA Surabaya
Ekonom Senior, Segara Research Institute, Jakarta