OJK Perluas Akses Pembiayaan UMKM Lewat TPAKD

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat di daerah. Upaya ini dilakukan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Berbagai program pembiayaan telah disalurkan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses modal dan mendukung kegiatan usaha mereka.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan saat ini terdapat 552 TPAKD yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan TPAKD menjadi salah satu upaya memperluas akses keuangan sekaligus mendukung pemerataan ekonomi. "Dapat kami laporkan bahwa ini adalah untuk mendukung Asta Cita, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia," ujar Friderica dalam acara Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2026.

Salah satu program yang telah berjalan adalah Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir. Program ini tercatat telah menyalurkan Rp 64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Selain itu, ada juga Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas yang telah menyalurkan Rp 5,4 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur. Pelaksanaan program-program ini melibatkan kerja sama OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pihak terkait. Kolaborasi ini diperlukan agar akses keuangan dapat menjangkau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

"Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia. Hasilnya sangat nyata," tuturnya.

Selain memperluas pembiayaan, OJK juga mencatat perkembangan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Pada 2026, tingkat literasi keuangan tercatat mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Perluasan akses ini juga menyasar kalangan pelajar melalui program Satu Rekening, Satu Pelajar dengan produk Simpanan Pelajar (SimPel). Melalui program ini, pelajar dapat membuka rekening dengan setoran awal mulai Rp5.000. Program ini menjadi salah satu upaya OJK dalam memperluas akses layanan keuangan sejak dini.

Penyaluran kredit dan pembiayaan selama periode Agustus hingga Oktober 2026 tercatat mencapai Rp 53 triliun kepada sekitar 2,1 juta penerima manfaat. Mereka berasal dari berbagai kelompok usaha, mulai dari pengemudi ojek daring yang mengembangkan usaha warung, pedagang makanan dan pakaian, petani kopi, hingga pelaku usaha ikan nila.

Presiden Prabowo Subianto turut menyoroti capaian pembentukan TPAKD yang telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Ia menilai, pembentukan TPAKD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan pencapaian kelembagaan yang perlu diapresiasi. "Saya mendapat laporan bahwa pada akhir tahun 2024 TPAKD telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan," tutur Prabowo. "Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini," imbuhnya.

Selain mengapresiasi pembentukan TPAKD, Prabowo juga menekankan perluasan penyaluran kredit bagi masyarakat. Ia menyebut penyaluran pembiayaan sekitar Rp 53 triliun telah menjangkau kurang lebih dua juta penerima manfaat, dan harus dikembangkan lagi. "Kredit-kredit untuk rakyat dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat ya, penyaluran kurang lebih Rp 53 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta warga kita," ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan keberadaan TPAKD yang telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sebagai capaian program yang penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat. "Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat, ya. Dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp 64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta ya," ucap Presiden.

Prabowo mengatakan pemerintah juga menargetkan penyaluran Rp 400 triliun kepada petani, nelayan, serta masyarakat di pedesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal, dan perkotaan. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 28 juta warga. "Saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan. Nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta warga," pungkas Prabowo.

Pencapaian TPAKD yang telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses keuangan. Program-program seperti Kredit Melawan Rentenir dan Kredit Sektor Prioritas telah memberikan dampak nyata bagi jutaan masyarakat. Target penyaluran Rp 400 triliun ke depan menunjukkan ambisi yang lebih besar untuk menjangkau lebih banyak warga, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani oleh sektor keuangan formal. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kolaborasi yang berkelanjutan antara OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.