PAD Rembang Capai 44,19 Persen di Semester I

Pemerintah Kabupaten Rembang mencatat pendapatan asli daerah (PAD) hingga 30 Juni 2026 sudah mencapai Rp 90,31 miliar. Angka ini setara dengan 44,19 persen dari target tahunan yang sebesar Rp 204,38 miliar. Capaian ini dinilai cukup baik, karena beberapa pos pendapatan bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan untuk semester pertama.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Rembang, Drupodo, menjelaskan realisasi pajak daerah secara keseluruhan sudah mencapai 44,20 persen hingga akhir Juni 2026. Ia merinci capaian beberapa komponen pendapatan. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan mencapai 62,01 persen. Lalu, lain-lain PAD yang sah baru 24,44 persen. Sementara hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan mencapai 82,55 persen. "Realisasi PAD sampai dengan 30 Juni 2026 sudah 44,19 persen. Ini baik dari pajak daerah 44,20 persen," kata Drupodo.

Drupodo menyebut tren ini positif. Beberapa jenis pajak bahkan sudah melebihi target semester pertama. "Capaian ini secara tren positif, karena ada yang sudah melebihi 50 persen. Misalnya Pajak MBLB sudah 59,53 persen. Artinya pajak MBLB ini sudah melampaui target semester I 2026. Kemudian BPHTB juga sudah 51,55 persen," ujarnya.

Berdasarkan data BPPKAD, realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencapai Rp 14,97 miliar dari target Rp 25,14 miliar. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi Rp 9,28 miliar dari target Rp 18 miliar. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencapai 48,20 persen atau Rp 23,09 miliar dari target Rp 44,87 miliar. Opsen PKB dan opsen BBNKB mencapai 46,33 persen, yakni Rp 25,05 miliar dari target Rp 54,09 miliar. Pajak reklame mencapai 45,52 persen atau Rp 501 juta dari target Rp 1,24 miliar.

Pajak air tanah terealisasi 45,93 persen atau Rp 453 juta dari target Rp 1 miliar. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih rendah, baru 16,72 persen atau Rp 5,85 miliar dari target Rp 35 miliar. Pajak sarang burung walet juga masih minim, baru 15,83 persen atau Rp 950 ribu dari target Rp 6 juta.

Ketua Komisi II DPRD Rembang yang membidangi ekonomi dan keuangan, Nasirudin, mengapresiasi capaian ini. Namun ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat puas. Masih ada satu semester yang harus dijalani. "Sudah on progres, beberapa sudah terlampaui. Kita apresiasi teman-teman BPPKAD. Namun kita jangan kemudian berpuas diri. Dengan kondisi ekonomi yang seperti saat ini, ini kan masih ada semester selanjutnya. Kita harus bisa menjaga progres ini sampai akhir tahun," kata Nasirudin.

Ia berharap realisasi PAD tidak hanya berhenti pada capaian semester pertama. Targetnya, pendapatan bisa melampaui target di akhir tahun anggaran. "Kita melihat tidak sebatas progres di semester pertama. Siapa tahu kita bisa melampaui target pos-pos perpajakan itu semua. Kemungkinan biasanya nanti akan ada pelonjakan pembayaran pada Agustus sampai November 2026," ujarnya.

Nasirudin juga menyebut realisasi retribusi sektor perikanan menunjukkan perkembangan yang baik. Berdasarkan hasil rapat bersama Dinas Perikanan, capaian retribusi dinilai sudah di atas target semester pertama. "Retribusi sektor perikanan juga sudah on target, trennya positif. Kita masih optimis. Terakhir kita rapat sama Dinas Perikanan sudah on progres, sudah melampaui target," katanya.

Meski begitu, ia menilai kontribusi dividen dari badan usaha milik daerah (BUMD) masih perlu ditingkatkan. Terutama dari sektor nonkeuangan. "Dividen BUMD belum begitu signifikan. Kalau yang dari jasa keuangan kita masih dapat, yang minim itu di bidang nonkeuangan. Dari PDAM tahun ini kemungkinan kita akan dapat sekitar Rp 600 juta sampai Rp 800 juta. Harapan kami ya bisa lebih," pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Rembang optimistis realisasi PAD akan terus meningkat pada semester kedua. Optimalisasi pemungutan pajak dan pendapatan daerah lainnya akan terus dilakukan hingga tahun anggaran 2026 selesai.

Dari data yang ada, terlihat bahwa beberapa pos pajak seperti MBLB dan BPHTB sudah menunjukkan kinerja di atas target paruh tahun. Namun pos PBB-P2 dan pajak sarang burung walet masih perlu dorongan lebih besar. Sementara dividen BUMD nonkeuangan, seperti dari PDAM, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.