Pantura: 65,8% Garis Pantai Tergerus Akibat Erosi 2024

Di sepanjang pantai utara Jawa, garis pantai mengalami kerusakan yang semakin parah. Penelitian terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa 65,8 % garis pantai Pantura tergerus antara tahun 2000 hingga 2024.

Hasil ini dipaparkan oleh Tubagus Solihuddin, peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, pada acara Expose Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pantura Tangguh, Indonesia Lestari untuk Integrasi Sains, Inovasi, dan Ketahanan Pesisir” yang diselenggarakan di Gedung BJ Habibie, Jakarta.

Menurut Tubagus, kondisi garis pantai Pantura tidak hanya soal abrasi. Ia menegaskan bahwa krisis pesisir di wilayah ini bersifat kompleks dan sistemik. “Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, dan banjir, tetapi juga kenaikan muka air laut dan penurunan tanah. Ini bukan isu lokal, melainkan isu nasional,” ujarnya, dikutip dari siaran pers pada Senin, 4 Mei 2026.

Analisis citra satelit Sentinel menunjukkan bahwa erosi mendominasi perubahan garis pantai di Pantura, mencapai 65,8 %, sementara akresi hanya 34,2 %. Fenomena ini tidak biasa karena wilayah delta secara alami merupakan tempat sedimentasi. Namun, aktivitas di hulu, seperti kanalisasi, pembelokan sungai, dan pembangunan bendungan, memutus suplai sedimen ke pesisir, sehingga erosi menjadi lebih dominan.

Hasilnya sudah terlihat di beberapa titik. Di Tanjung Pontang, Serang, seluas 1,72 km² tanah hilang akibat erosi. Di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut menembus hingga 4 km ke daratan, merendam lebih dari 1.000 ha tambak. Di Legonkulon, Subang, intrusi air laut sejauh 2 km menenggelamkan sekitar 700 ha tambak. Di Indramayu, abrasi merusak jalan desa sepanjang 500 m hingga 1 km. Dan di Demak, air laut telah menembus hingga 5–6 km ke daratan, menenggelamkan sawah dan permukiman.

BRIN menjelaskan bahwa tingginya kerentanan Pantura disebabkan oleh kondisi geologisnya. Sekitar 84 % wilayah pesisir tersusun dari endapan yang belum terkonsolidasi, sehingga mudah tererosi dan mengalami pemampatan. Selain itu, 83 % Pantura berada di dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 10 m di atas permukaan laut, menjadikannya sangat rentan terhadap dinamika laut. Tekanan tambahan datang dari aktivitas manusia: pembangunan permukiman dan pusat ekonomi yang masif, alih fungsi lahan, serta berkurangnya kawasan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai.

Selain abrasi, Pantura juga menghadapi dua masalah lain: kenaikan muka air laut (sea level rise) dan penurunan muka tanah (land subsidence). Berdasarkan data altimetri periode 1993–2025, kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata‑rata 0,41 hingga 0,42 cm per tahun, atau sekitar 15,5 cm dalam 32 tahun terakhir. Sementara itu, data geospasial menunjukkan penurunan muka tanah tertinggi terjadi di Demak sebesar 16 cm per tahun. Diikuti Jakarta (15 cm/tahun), Sidoarjo (14 cm/tahun), dan Pekalongan (11 cm/tahun). Penurunan juga terjadi di Surabaya (8 cm/tahun), Brebes (7 cm/tahun), serta Serang, Cirebon, dan Indramayu masing‑masing sekitar 6 cm per tahun.

Konsekuensi langsung bagi masyarakat pesisir meliputi hilangnya lahan tambak dan pertanian, kerusakan infrastruktur, hingga meningkatnya risiko banjir rob. Pantura merupakan kawasan strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sehingga kerusakan pesisir berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi secara luas.

Menanggapi situasi ini, Tubagus menekankan bahwa penanganan krisis pesisir Pantura tidak dapat dilakukan secara parsial. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda, sehingga diperlukan pendekatan berbasis riset, data ilmiah, dan kebijakan lintas sektor. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur semata. “Tidak ada solusi tunggal untuk seluruh Pantura. Penanganan harus disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah,” pungkasnya.

Dengan data yang jelas tentang tingkat erosi, kenaikan air laut, dan penurunan tanah, para pembuat kebijakan dan masyarakat di Pantura dapat memahami skala masalah yang dihadapi. Perlu ada koordinasi lintas lembaga, dukungan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat untuk merancang solusi yang spesifik dan berkelanjutan. Tanpa upaya terpadu, wilayah pesisir ini akan terus menghadapi risiko yang semakin tinggi, memengaruhi kehidupan dan ekonomi jutaan orang.