Pemerintah-DPR Finalkan Status Guru PPPK Paruh Waktu

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja menggelar pertemuan penting yang membahas nasib para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rapat koordinasi ini berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Dari pihak DPR, hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal. Sementara itu, jajaran pemerintah yang hadir cukup lengkap. Mereka adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widiyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Turut hadir juga Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat.

Pokok bahasan utama dalam rapat tersebut adalah finalisasi hasil pembahasan mengenai status guru PPPK. Pembicaraan tidak hanya terbatas pada guru di sekolah umum, tetapi juga mencakup guru madrasah negeri dan guru Taman Kanak-Kanak (TK).

"Nah oleh karena itu pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS dengan Kemendiknasmen termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," ujar Dasco dalam keterangannya.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini memaparkan data terkini mengenai jumlah guru berstatus PPPK. Saat ini, tercatat sebanyak 955.245 orang guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, terdapat 231.246 orang yang berstatus sebagai PPPK paruh waktu.

"Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga, akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di 2027 awal 2027," terang Rini.

Ini berarti pemerintah membuka dua jalur bagi guru PPPK paruh waktu. Pertama, mereka bisa berubah status menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2027. Kedua, mereka juga diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direncanakan pendaftarannya dibuka pada awal tahun 2027.

Selain membahas guru yang sudah ada, pemerintah juga berencana membuka seleksi untuk memenuhi kebutuhan guru baru tahun ini. Total proyeksi kebutuhan guru secara nasional mencapai angka 526.689 formasi. Jumlah ini cukup besar dan menunjukkan adanya kebutuhan tenaga pendidik yang signifikan di seluruh Indonesia.

"Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda," kata Rini menambahkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan terkait dampak kebijakan ini terhadap keuangan negara. Ia memastikan bahwa langkah-langkah penataan guru PPPK, termasuk pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan pembukaan kesempatan seleksi PNS, tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi dan perhitungan yang matang. Defisit anggaran untuk tahun 2027 tetap bisa dijaga pada angka 2,4 persen. Artinya, kebijakan ini diambil tanpa mengganggu kesehatan fiskal negara.

"Jadi, langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi, kita sudah hitung semua, dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal," terang Purbaya.

Kesepakatan antara pemerintah dan DPR ini menjadi angin segar bagi ribuan guru PPPK paruh waktu yang selama ini menanti kejelasan status. Dengan adanya kepastian ini, mereka memiliki pilihan untuk menjadi guru tetap atau melanjutkan karier sebagai aparatur sipil negara. Kebijakan ini juga sekaligus menjawab kebutuhan akan tenaga pengajar di berbagai institusi pendidikan, dari sekolah umum hingga madrasah negeri.