Pemerintah Batasi Akses Sosial Media Anak di Bawah 16 Tahun

Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Dalam rangka meninjau dampak kebijakan tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan akan melakukan studi evaluasi terhadap kesehatan mental anak. “Indikator yang diamati meliputi prevalensi gejala depresi atau ansietas, kualitas tidur, waktu layar harian, insiden cyberbullying, akses layanan kesehatan mental, dan indikator kesejahteraan keluarga,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, Minggu (29 Maret 2026).

Evaluasi akan dilaksanakan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam fase awal 6–12 bulan, diikuti dengan peninjauan lanjutan selama 24 bulan. Imran menjelaskan bahwa studi bersifat mixed‑methods, bertujuan menangkap perubahan gejala mental, pola tidur, paparan konten, dan dampak sosial secara komprehensif.

Ia menegaskan bahwa anak merupakan kelompok yang rentan karena otak mereka masih dalam proses perkembangan. “Menariknya, otak manusia merespons lebih kuat pada saat menantikan imbalan yang tidak pasti daripada saat imbalan itu benar-benar datang; itulah alasan mengapa fitur seperti infinite scroll dan notifikasi yang datang tak terduga membuat kita terus menggulir dan mengecek ponsel,” ungkapnya.

Penelitian ini menandai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan akses teknologi dengan kesehatan mental generasi muda. Dengan memantau indikator-indikator kritis, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di era digital.