Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite Bertahap

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan penjelasan mengenai rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Kebijakan ini, menurutnya, bertujuan agar subsidi yang diberikan negara benar-benar sampai ke tangan orang yang tepat.

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah mendapat mandat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memastikan subsidi Pertalite hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia juga menegaskan bahwa harga Pertalite tidak akan mengalami kenaikan.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Selain itu, Pertamina telah melakukan penelitian terkait teknologi yang bisa digunakan untuk memastikan penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran. Purbaya menambahkan, pembatasan pembelian Pertalite akan dilakukan secara bertahap. Tujuannya adalah untuk melihat dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya.

Sebagai informasi, desil 10 dalam sistem Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kelompok penduduk yang berada pada tingkat tertinggi berdasarkan kesejahteraan atau ekonominya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut langkah pembatasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginginkan agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Bahlil menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi seharusnya tidak menikmati subsidi pemerintah. Namun selama ini, masih ada orang kaya yang menikmati BBM subsidi.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.

Rencana ini muncul dari kekhawatiran bahwa subsidi BBM selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Data menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dengan ekonomi tertinggi, yaitu desil 9 dan 10, masih ikut menikmati subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu. Pemerintah ingin mengubah sistem agar subsidi senilai ratusan triliun rupiah itu benar-benar membantu kelompok yang membutuhkan, bukan justru dinikmati oleh mereka yang mampu membeli BBM dengan harga pasar.