Pemerintah Siapkan Rp400 Triliun untuk Petani dan Nelayan

Pemerintah Indonesia menyiapkan dana sebesar Rp 400 triliun untuk tahun depan. Anggaran ini ditujukan bagi petani, nelayan, dan masyarakat yang tinggal di pedesaan, daerah terpencil, serta wilayah tertinggal.

Rencana ini pertama kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). "Saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Di tahun yang akan datang rencana kita sasaran kita insyaallah terwujud," kata Prabowo dalam acara yang digelar di Jiexpo, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan. Menurutnya, pemerintah saat ini sudah memiliki berbagai program pembiayaan. Salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang nilainya mencapai Rp 300 triliun. Ada juga tambahan alokasi khusus untuk perumahan sebesar Rp 50 triliun.

"Sekarang kan kita sudah punya program yang namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat kan sampai Rp 300 triliun. Kemudian kemarin kita tambahkan khusus untuk perumahannya tambahan Rp 50 triliun," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan penyesuaian. Dana sebesar Rp 400 triliun itu akan dibagi ke masing-masing sektor. Langkah ini tidak lepas dari arahan Presiden Prabowo. Tujuannya agar penyaluran pembiayaan bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan mampu menabung dan membelanjakan dana secara produktif.

"Salah satunya (KUR). Nanti kita lihat yang lain, kita bisa tambahkan," kata Airlangga.

Ketika ditanya apakah dana Rp 400 triliun itu akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Airlangga menjawab bahwa hal itu masih terus dikaji. Penyesuaian akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. "Ya, nanti kita lihat, yang penting termasuk Kopdes kan itu untuk kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Program pembiayaan yang sudah ada seperti KUR dan alokasi perumahan akan menjadi bagian dari skema yang lebih besar. Pemerintah ingin memastikan dana yang digelontorkan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Petani, nelayan, dan masyarakat di daerah terpencil menjadi prioritas utama.

Rencana ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat akses keuangan di daerah. Dengan dana sebesar Rp 400 triliun, diharapkan roda ekonomi di pedesaan dan daerah tertinggal bisa berputar lebih cepat. Masyarakat punya modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup.