Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun Tangani Gempa NTT

Pemerintah menyatakan kesiapannya mendanai penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dukungan pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan tahapan pemulihan.

"Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp 5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana BNPB," kata Purbaya dalam keterangan resmi pada Senin, 17 Agustus 2026.

Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan melalui anggaran di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana itu menjadi sumber awal untuk merespons kebutuhan darurat. Sekitar Rp 5 triliun dana di BNPB siap digunakan. Pihaknya juga siap menambah jika diperlukan.

Penanganan bencana dilakukan bertahap. Dimulai dari respons kedaruratan menggunakan anggaran yang sudah disiapkan. Jika kebutuhan pembiayaan bertambah, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran. Tujuannya memastikan penanganan bencana bisa berjalan tanpa hambatan.

Pemerintah juga memiliki dana siaga untuk bencana. Ketersediaan dana ini memungkinkan respons pembiayaan yang cepat sesuai kondisi di lapangan. "Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus," jelas Purbaya. Ia menegaskan, "Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by."

Purbaya menyampaikan dukungan pembiayaan akan mempertimbangkan kebutuhan penanganan dan mekanisme koordinasi antar instansi. Untuk pembangunan kembali fasilitas umum yang tidak bisa dibiayai BNPB, pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan Kementerian atau Lembaga terkait.

Dengan dukungan pembiayaan yang sudah siap, pemerintah memastikan penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak berjalan secara terkoordinasi. Proses ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian atau lembaga, serta pihak terkait lainnya.

Fakta bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan berlapis menunjukkan adanya sistem darurat yang sudah dirancang sebelumnya. Dana BNPB menjadi garda depan, sementara cadangan khusus dan mekanisme rekonstruksi menyusul jika diperlukan. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar pembiayaan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.