Pencabutan Izin BPR LPN Labuh Gunung oleh OJK

Lina F. · 2 min baca · 1 hari lalu · 114 dibaca
Bisik.id
Pencabutan Izin BPR LPN Labuh Gunung oleh OJK

Gambar atau konten salah?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung. Bank ini beralamat di Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pencabutan izin itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026.

Langkah ini diambil OJK sebagai bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sebelumnya, pada 05 November 2025, OJK telah menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Alasannya, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank tersebut berada di bawah 12 persen.

Kemudian, pada 30 Oktober 2026, statusnya berubah menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Hal ini karena bank tersebut tidak mampu melakukan penyehatan, terutama dalam mengatasi masalah permodalan dan likuiditas. OJK pun mengimbau nasabah untuk tetap tenang. Dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS pada 10 November 2026, ditetapkan bahwa penanganan BDR perusahaan dilakukan dengan likuidasi. LPS kemudian meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung. Menindaklanjuti permintaan itu, OJK mencabut izin usaha bank tersebut sesuai dengan Pasal 19 POJK yang berlaku.

Setelah pencabutan izin ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus memproses likuidasi bank. Proses ini memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap terlindungi sesuai dengan peraturan yang ada.

Intinya, OJK dan LPS bekerja sama dalam menangani bank yang bermasalah. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi dana nasabah. Likuidasi adalah langkah terakhir setelah upaya penyehatan tidak membuahkan hasil.

OJKpencabutan izinBPRlikuidasiLPSnasabah

Komentar

Memuat komentar...