Pencabutan Izin BPR LPN Labuh Gunung oleh OJK
Gambar atau konten salah?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung. Bank ini beralamat di Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pencabutan izin itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026.
Langkah ini diambil OJK sebagai bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sebelumnya, pada 05 November 2025, OJK telah menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Alasannya, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank tersebut berada di bawah 12 persen.
Kemudian, pada 30 Oktober 2026, statusnya berubah menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Hal ini karena bank tersebut tidak mampu melakukan penyehatan, terutama dalam mengatasi masalah permodalan dan likuiditas. OJK pun mengimbau nasabah untuk tetap tenang. Dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS pada 10 November 2026, ditetapkan bahwa penanganan BDR perusahaan dilakukan dengan likuidasi. LPS kemudian meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung. Menindaklanjuti permintaan itu, OJK mencabut izin usaha bank tersebut sesuai dengan Pasal 19 POJK yang berlaku.
Setelah pencabutan izin ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus memproses likuidasi bank. Proses ini memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap terlindungi sesuai dengan peraturan yang ada.
Intinya, OJK dan LPS bekerja sama dalam menangani bank yang bermasalah. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi dana nasabah. Likuidasi adalah langkah terakhir setelah upaya penyehatan tidak membuahkan hasil.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
IHSG Merah, BBCA Paling Tekan, Lima Saham Direkomendasikan
Jual Bersih Asing Tembus Rp 100 Triliun, IHSG Tertekan
Antrean IPO BEI Susut, Tersisa Enam Perusahaan
OJK Sanksi 10 Kasus Pasar Modal, Kembalikan Rp23,77 Miliar
Berita Terbaru
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
