Prabowo Minta Update Kondisi BPJS Usai Disuntik Rp20 Triliun

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru saja bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan setelah mendapat persetujuan suntikan dana sebesar Rp 20 triliun.

Budi menjelaskan bahwa suntikan modal besar itu sudah mendapat lampu hijau dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Tujuannya untuk menyehatkan arus kas BPJS Kesehatan tahun ini.

"Ini kan kemarin sudah disetujui injeksi Rp 20 triliun ke BPJS. Saya dengan Pak Suahasil dan juga Pak Imin, ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini. Nah Presiden ingin di-update, bagaimana kondisi keuangan BPJS 2027 dan seterusnya karena itu harus diperbaiki," kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 28 September 2026.

Budi menekankan bahwa dana jumbo itu tidak boleh hanya memperbaiki neraca keuangan. Harus ada dampak langsung ke masyarakat. Ia mendorong agar pencairan klaim BPJS ke rumah sakit berjalan lebih lancar. Rumah sakit pun bisa memberikan layanan terbaik bagi pasien.

"Kalau bisa perbaikannya bukan hanya keuangan BPJS saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke rumah sakit-rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit-rumah sakit, dan rumah sakit-rumah sakit bisa meningkatkan kualitas layanannya ke masyarakat. Yang penting di situ," paparnya.

Budi mengaku banyak keluhan dari masyarakat belakangan ini. Keluhan itu soal buruknya pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi pengguna BPJS Kesehatan. Antrean panjang, akses sulit, hingga perlakuan berbeda antara pasien BPJS dan pasien umum.

Atas dasar itu, Budi mewanti-wanti seluruh pengelola rumah sakit. Jangan lagi ada diskriminasi terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Jangan biarkan antrean berobat mengular tanpa solusi. Pemerintah tidak ingin anggaran Rp 20 triliun yang disuntikkan ke BPJS terbuang percuma tanpa perubahan nyata.

"Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrenya tetap lama, masyarakat itu dibeda-bedakan kalau dia BPJS lebih sulit aksesnya, atau juga kalau masyarakat masuk ternyata layanannya enggak bagus," tegas Budi.

"Itu ya, kan banyak di rumah sakit-rumah sakit keluhannya akhir-akhir ini. Nah itu sebenarnya yang ingin di-update," pungkasnya.

Pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kesehatan finansial BPJS, tetapi juga pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Suntikan dana besar harus dibarengi dengan perbaikan sistem yang dirasakan langsung oleh pasien di lapangan.