Prabowo Perintahkan Audit Forensik Dana Haji

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit forensik terhadap dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Langkah ini diambil untuk mencegah praktik rekayasa keuangan atau financial engineering di dalam lembaga tersebut.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa perbaikan tata kelola keuangan haji kini menjadi salah satu perhatian utama Presiden. Kinerja BPKH pun ikut disorot.

"Presiden tadi juga memberikan concern dan perhatian khusus beliau terkait dengan upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah haji. Terutama tata kelola keuangan haji yang hari ini itu dikelola oleh BPKH, Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," kata Dahnil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 September 2026.

Menurut Dahnil, audit forensik diperlukan agar pemerintah mengetahui kondisi dana haji nasional yang sesungguhnya. Dengan begitu, pemerintah bisa mengantisipasi timbulnya praktik financial engineering seperti kasus pengelolaan dana haji yang tengah ramai di Malaysia.

"Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kemudian ada financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini," jelas Dahnil.

Selain mencegah praktik serupa, langkah ini juga bertujuan menjaga nama baik pemerintahan Prabowo dalam pengelolaan dana haji. Dahnil menegaskan, pemerintah tidak ingin dituduh mengelola keuangan haji secara tidak benar tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya.

"Kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong, Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya. Jadi itu yang akan kami lakukan, nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut," lanjutnya.

"Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," tutup Dahnil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan, menyatakan bahwa Presiden Prabowo sangat mendukung upaya kementeriannya untuk menindak kartel dan penipuan travel haji-umrah.

"Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," ujar Gus Irfan.

Gus Irfan menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya telah membuka saluran pengaduan khusus bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi kecurangan. Dari saluran itulah pihaknya mendapatkan informasi awal untuk melakukan penindakan.

"Seperti kita ketahui, kita beberapa minggu lalu kita me-launching hotline Berantas Mafia Haji dan Umrah, dan beliau sangat mengapresiasinya. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apa pun yang terkait dengan haji dan umrah supaya jemaah tidak dirugikan," katanya.

Gus Irfan menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk terus memberantas mafia dan kartel tersebut.

"Istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," tegas Gus Irfan.

Perintah audit forensik ini muncul di tengah sorotan terhadap tata kelola dana haji nasional. Pemerintah ingin memastikan tidak ada rekayasa keuangan yang merugikan jemaah. Langkah ini juga bagian dari upaya membersihkan ekosistem haji dan umrah dari praktik-praktik curang.