Prabowo: Perusahaan Asing Bertanggung Jawab atas Karhutla

Presiden Prabowo Subianto menyoroti keterlibatan perusahaan asing dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dalam pidatonya di Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah pada Kamis, 22 Oktober 2026, ia meminta pihak-pihak tersebut ikut bertanggung jawab.

"Kita perlu waspada, kebakaran hutan ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab," ujar Prabowo.

Pemerintah, kata dia, tetap akan menangani karhutla. Tapi ada negara lain yang justru mengejek Indonesia. Padahal, perusahaan dari negara itulah yang beroperasi di sini dan menjadi penyebab.

"Jadi kita bertanggung jawab, tapi kita juga ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina dan sebagainya ya kan, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini. Nanti pada saatnya kita umumkan lah nama-nama itu," tambahnya.

Prabowo mengaku terkejut. Ada perusahaan yang sudah melanggar aturan hingga 19 kali, tapi masih memegang konsesi. Ke depan, ia ingin aturan lebih tegas. Cukup dua kali melanggar, izin langsung dicabut.

"Dikasih konsesi sudah belasan tahun, ada yang melanggar 3 kali, 4 kali. Melanggar 3 kali, 4 kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya sudah nggak usah lagi lah, kalau 2 kali melanggar cabut aja," tegasnya.

"Saya juga kaget kok perusahaan ini sudah 3 kali, perusahaan ini, yang paling parah yang... ini minta dicek lagi apa benar 19 kali? Ini ndablek banget ini dan kita kok takut, takut siapa? Siapapun kalau dia melanggar, sudahlah cabut saja saya nggak ragu-ragu, saya cabut saja nanti," lanjutnya.

Prabowo juga menegaskan pemerintah sudah bertanggung jawab penuh. "Kita cool saja, kita tenang, kita bertanggung jawab. Kita sudah cukup besar pengerahan TNI, Polisi, Pemda bekerja setengah mati. Saudara saksi, saudara paling depan Bupati, Gubernur, itu anak-anak kita, rakyat kita yang rusak kesehatannya," pungkasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap pengelolaan konsesi lahan dan penegakan aturan lingkungan. Prabowo menekankan bahwa perusahaan nakal, termasuk yang asing, harus dihadapi tanpa ragu. Ia juga mengisyaratkan akan mengumumkan nama-nama pelanggar ke publik.