Prabowo Resmikan Dewan Kesejahteraan Keuangan, Gantikan Inklusif

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan sebuah badan baru bernama Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Lembaga ini hadir untuk menggantikan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang sudah ada sebelumnya.

Acara peresmian berlangsung di Jiexpo, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Momen itu menjadi bagian dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan, "Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan."

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penjelasan lebih lanjut. Menurutnya, perubahan nomenklatur dari 'Inklusif' menjadi 'Kesejahteraan' ini bukan sekadar ganti nama. Ada pergeseran fokus kebijakan yang cukup mendasar.

Dulu, kata Airlangga, Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya menekankan pada inclusivity fee. Artinya, sebatas memastikan masyarakat punya akses ke rekening bank. "Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak," ujarnya.

Ia menambahkan, orientasi baru ini menyasar unit ekonomi terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. "Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga," sambung Airlangga.

Struktur kepemimpinan dewan baru ini pun sudah ditetapkan. Presiden Prabowo secara langsung memegang posisi sebagai ketua. Sementara itu, Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai ketua harian.

Untuk posisi wakil ketua, dipercayakan kepada Friderica Widyasari Dewi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, posisi wakil ketua harian diisi oleh tiga nama: Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pembentukan dewan ini menandai perubahan pendekatan pemerintah. Jika sebelumnya fokusnya adalah pada inklusi keuangan—seberapa banyak orang yang memiliki rekening—kini ukuran keberhasilannya bergeser. Pemerintah ingin melihat dampak langsung layanan keuangan terhadap kesejahteraan setiap keluarga di Indonesia.