Puan: APBN 2027 Rp 4.097 Triliun, Terbesar dalam Sejarah

Ketua DPR, Puan Maharani, menyebut angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 sangat besar. Nilainya mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun. Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan masa sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Dalam Rancangan APBN 2027, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 4.097,2 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan APBN 2026 yang sebesar Rp 3.842,7 triliun. Puan menjelaskan bahwa APBN pada dasarnya adalah pilihan politik. Anggaran itu menjadi alat untuk mengelola sumber daya negara dan menjalankan program prioritas yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar," kata Puan.

Ia juga membandingkan besaran APBN saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam 16 tahun terakhir, kata Puan, APBN mengalami kenaikan yang signifikan. Ia memberikan contoh: pada tahun 2000, APBN hanya sebesar Rp 197 triliun. Sepuluh tahun kemudian, di tahun 2010, angkanya melonjak menjadi Rp 1.126 triliun. Artinya, dalam satu dekade, belanja negara naik hampir enam kali lipat. Lalu pada tahun 2026, APBN mencapai Rp 3.842 triliun. Dibandingkan tahun 2000, angka itu naik hampir 20 kali lipat.

Puan menekankan bahwa DPR memiliki pandangan khusus dalam pembahasan APBN 2027. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pendapatan negara harus dikumpulkan secara adil. Caranya tidak boleh melemahkan daya beli masyarakat atau mengganggu kelangsungan dunia usaha. Negara memang harus menghimpun pendapatan secara optimal, tetapi beban juga harus dibagi secara merata.

Kedua, belanja negara harus lebih berkualitas. Anggaran harus tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola dengan hati-hati. Semua harus terukur dan bertanggung jawab. Setiap keputusan pembiayaan harus dipertimbangkan dari segi manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," ujar Puan.

Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik. Selain itu, harus mendorong ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan.

Puan juga mengingatkan bahwa APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukanlah seberapa besar angka dalam APBN. Yang lebih penting adalah seberapa besar APBN mampu mengubah hidup mereka menjadi lebih baik.

"Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," jelas Puan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa anggaran sebesar itu akan digunakan untuk menjalankan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program-program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta hilirisasi dan industrialisasi. Selain itu, ada juga infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Lalu penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

"Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp 4.097,2 triliun, naik dari Rp 3.842,7 triliun di APBN 2026," kata Prabowo saat menyampaikan keterangan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama.

APBN 2027 menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Kenaikan dari tahun ke tahun menunjukkan bagaimana pemerintah terus mengalokasikan dana lebih besar untuk berbagai program nasional. Namun, tantangannya tetap sama: memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke masyarakat dan memberikan dampak nyata. Bukan sekadar angka di atas kertas.