RI: Aksi Iklim Bukan Biaya, Tapi Strategi Ekonomi

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa upaya pengendalian perubahan iklim bukanlah beban biaya atau hambatan bagi pembangunan. Sebaliknya, langkah ini justru menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh, menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs), dan mengentaskan kemiskinan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat. Ia berbicara dalam forum Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada High-Level Meeting di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Menurut Jumhur, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menegaskan komitmen aksi iklim melalui dokumen pembaruan komitmen nasional. Dokumen tersebut dikenal sebagai Enhanced NDC dan Second NDC, yang menjadi peta jalan menuju target net-zero emissions pada tahun 2060.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret. Langkah-langkah ini berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.

"Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama," ujar Jumhur dalam keterangan tertulis pada Kamis, 24 September 2026.

Ia merinci bahwa aksi iklim dilakukan melalui berbagai sektor ekonomi. Di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use atau FOLU), Indonesia terus mendorong agar serapan gas rumah kaca lebih besar dari emisi yang dihasilkan. Target ini disebut Nett Sink 2030.

Di sektor pengolahan limbah, pemerintah memperkuat pengurangan emisi metana. Caranya melalui perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, pengembangan ekonomi sirkular, penerapan teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Upaya juga dilakukan di sektor industri melalui dua jalur yang saling melengkapi. Pertama, melakukan dekarbonisasi pada industri yang sudah ada. Kedua, membangun industri baru yang rendah karbon sejak awal.

"Transformasi tersebut didukung oleh inovasi dan penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS) secara bertanggung jawab, dengan memanfaatkan potensi formasi geologi dan peningkatan kapasitas teknologi Indonesia," jelas Jumhur.

Belum cukup sampai di situ. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya perlindungan iklim di sektor energi. Indonesia tengah mendorong pengembangan energi terbarukan dalam skala besar, termasuk energi surya dan panas bumi.

Selain itu, pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui implementasi B50 biodiesel secara nasional. Ada pula pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

"Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan," tegas Jumhur.

Dalam pidatonya di forum internasional tersebut, Indonesia ingin menunjukkan bahwa aksi iklim bukanlah sekadar kewajiban moral. Lebih dari itu, langkah ini adalah strategi ekonomi yang terintegrasi. Pemerintah meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan bisa berjalan beriringan, bukan saling bertentangan. Target net-zero emissions pada 2060 menjadi kompas bagi berbagai kebijakan di sektor kehutanan, energi, industri, dan pengelolaan limbah. Semua upaya ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja hijau, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.