SPCP IPDN 2026 Resmi Dibuka, Pendaftaran Online di SSCASN BKN

SPCP IPDN 2026 sudah resmi dibuka. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui SSCASN BKN. Proses pendaftaran memerlukan unggahan dokumen administrasi sesuai format yang ditentukan di situs tersebut.

Peserta yang berasal dari wilayah Papua memiliki prosedur tambahan. Orang Asli Papua (OAP) harus mendaftar pada formasi OAP Provinsi sesuai alamat domisili. Sedangkan NonOAP yang berdomisili di Papua dapat mendaftar pada formasi NonOAP Provinsi.

Berikut syarat umum yang harus dipenuhi:

• Warga Negara Indonesia.
• Usia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada 01 Januari 2026.
• Tinggi badan minimal 160 cm bagi pria dan 155 cm bagi wanita.

Untuk persyaratan administrasi, calon harus memiliki ijazah SMA atau MA (bukan SMK atau Paket C). Nilai rata‑rata minimal 73,00, kecuali untuk peserta dari Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, yang nilai minimal 65,00. Ijazah yang diterbitkan di luar negeri harus disertai surat pernyataan atau persamaan dari kementerian pendidikan.

Surat keterangan lulus harus mencantumkan nilai akhir kelas XII, ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah atau pejabat berwenang. Untuk lulusan tahun 2026 yang belum menerima ijazah, surat ini harus disertakan. Nilai Bahasa Inggris minimal 75,00, kecuali bagi peserta dari wilayah Papua yang disebutkan sebelumnya.

Domisili peserta juga menjadi syarat. Peserta harus telah tinggal minimal satu tahun di kabupaten atau kota provinsi tempat mendaftar. Kartu keluarga dan KTP atau kartu identitas anak harus dilampirkan. Jika domisili kurang dari satu tahun, pendaftaran masih dapat dilakukan di kabupaten atau kota provinsi tersebut.

Peserta OAP wajib menyerahkan surat keterangan OAP yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua, lengkap dengan cap atau stempel basah. Semua peserta harus menandatangani Pakta Integritas 2026.

Peserta juga harus memiliki alamat email aktif dan pasfoto berwarna berukuran 4×6 cm, latar belakang merah, pose menghadap ke depan, tanpa kacamata, dan mengenakan kemeja lengan panjang putih polos.

Selain itu, peserta tidak boleh terlibat kasus pidana atau pernah dipidana. Tidak boleh memiliki tato, dan bagi pria tidak boleh memiliki tindik pada telinga atau bagian tubuh lain kecuali karena alasan agama atau adat. Tidak boleh memakai kacamata atau lensa kontak. Peserta wanita belum pernah menikah, belum hamil atau melahirkan. Peserta tidak boleh pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN atau di perguruan tinggi lain dengan tidak hormat.

Jika dinyatakan lulus, peserta tidak boleh mengundurkan diri. Peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus harus mengembalikan biaya seleksi ke kas negara. Selama pendidikan, peserta wajib tidak menikah atau kawin, bersedia menjadi CPNS/PNS, dan dapat ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Peserta juga harus bersedia ditempatkan di semua kampus IPDN selama proses pembelajaran. Jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin, peserta dapat diberhentikan sesuai pedoman tata kehidupan praja.

Proses seleksi terdiri dari beberapa tahap:

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)
3. Tes Kemampuan Bahasa Inggris
4. Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi
5. Tes Kesehatan
6. Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran
7. Seleksi Penentuan Akhir

Setiap tahap memiliki kriteria penilaian sendiri. Nilai akhir dari setiap tahap akan digabungkan menggunakan bobot yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2-920 tahun 2026.

Dengan persyaratan yang ketat dan proses seleksi yang terstruktur, calon praja diharapkan memiliki kualitas yang memadai untuk menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pendaftaran yang tepat waktu dan lengkap akan memudahkan proses seleksi, sementara pemenuhan semua syarat administratif dan pribadi akan meningkatkan peluang diterima.