Target PLTS 100 GWp 2029: Pengamat Sebut Kunci Ada di Eksekusi

Jakarta — Pemerintah memasang target ambisius untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) hingga tahun 2029. Target sebesar itu tentu memunculkan tanda tanya besar: mungkinkah direalisasikan dalam waktu yang relatif singkat?

Deon Arinaldo, Direktur Program Transformasi Sistem Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), menilai bahwa tercapai atau tidaknya target tersebut sepenuhnya bergantung pada cara pemerintah mengeksekusi proyek ini di lapangan. Menurutnya, kebijakan yang baik saja tidak cukup—yang paling menentukan adalah bagaimana kebijakan itu dijalankan.

"PLTS 100 GWp itu masuk akal atau tidak? Yang bikin masuk akal atau tidak itu adalah eksekusi dari kebijakannya," ujar Deon dalam Media Briefing yang digelar IESR di Jakarta Pusat pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Deon menegaskan bahwa untuk memasang PLTS sebesar itu dalam kurun waktu dua tahun, yakni dari 2027 hingga 2029, pemerintah harus mendorong penurunan rata-rata harga pemasangan PLTS secara nasional. Penurunan ini nantinya akan tercermin dari harga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tersebut.

Saat ini, harga listrik dari PLTS di Indonesia masih berkisar antara US$ 5 hingga 10 sen per kWh. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam yang sudah mencapai kisaran US$ 3,5 hingga 5 sen per kWh.

"Kalau memang mau 100 gigawatt secepat-cepatnya di 2029, maka 2027 harga PLTS yang tadinya 5-10 sen itu perlu ditekan dengan cepat jadi 3,5 sampai 5 sen tadi. Itu harus bersegera terjadi," jelasnya.

Menurut Deon, ada beberapa skema yang bisa ditempuh untuk menekan biaya pemasangan PLTS. Salah satunya adalah memberikan relaksasi impor untuk komponen pembangkit dari luar negeri. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan intervensi dalam penyediaan lahan untuk pembangkit.

Senada dengan Deon, Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), menyatakan bahwa pembangunan PLTS hingga 100 GWp sangat mungkin dilakukan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa standar kebutuhan ruang untuk pembangunan PLTS adalah sekitar 1 hektare untuk kapasitas terpasang 1 megawatt.

Dengan perhitungan tersebut, target 100 GWp membutuhkan lahan sekitar 100.000 hektare. Menurut Adrian, lahan seluas itu sebenarnya tidak sulit untuk didapatkan di Indonesia.

"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," paparnya.

Namun, Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), mengingatkan bahwa persoalan yang lebih krusial bukan hanya soal pemasangan panel surya. Ia menyoroti ke mana listrik yang dihasilkan akan dialirkan. Infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi listrik menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan sejak awal.

Adrian juga menyoroti nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan PLTS. Ia menegaskan bahwa jika harga listrik PLTS tidak kompetitif atau terlalu mahal, maka besar kemungkinan sumber energi ini kurang diminati. Akibatnya, proses pembangunan PLTS itu sendiri bisa terhambat.

Dari sisi kebutuhan lahan, Adrian yang juga Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) ini menyebut bahwa pembangunan PLTS hingga 100 GWp sebenarnya sangat mungkin dilakukan. Standar kebutuhan ruang untuk PLTS sekitar 1 hektare untuk kapasitas terpasang 1 megawatt. Dengan begitu, target 100 GWp membutuhkan lahan sekitar 100.000 hektare.

"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," jelas Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).

Namun, Adrian mengingatkan bahwa persoalan yang lebih krusial bukan hanya soal pemasangan PLTS, melainkan ke mana listrik yang dihasilkan akan dialirkan. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi listrik menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan sejak awal. Tanpa jaringan transmisi yang memadai dan merata, listrik yang dihasilkan tidak akan bisa sampai ke konsumen.

Selain infrastruktur, nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan juga menjadi perhatian utama. Jika harga listrik PLTS tidak kompetitif atau terlalu mahal, maka besar kemungkinan sumber energi ini tidak akan banyak dimanfaatkan. Pada akhirnya, hal ini justru bisa menghambat proses pembangunan PLTS itu sendiri.

Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, pembangunan PLTS hingga 100 GWp sangat mungkin dilakukan di Indonesia, terutama jika dilihat dari ketersediaan lahan.

Ia menjelaskan bahwa standar kebutuhan ruang untuk pembangunan PLTS sekitar 1 hektare untuk kapasitas terpasang 1 megawatt. Dengan perhitungan tersebut, target 100 GWp membutuhkan lahan sekitar 100.000 hektare. Menurut Adrian, lahan seluas itu sebenarnya mudah didapatkan di Indonesia.

"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," paparnya.

Namun yang menjadi perhatian Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), bukan sekadar soal bisa atau tidaknya PLTS dipasang. Ia lebih menyoroti ke mana listrik yang dihasilkan akan dialirkan. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi listrik menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Tanpa transmisi yang memadai, listrik yang dihasilkan tidak akan bisa sampai ke konsumen.

Selain infrastruktur, nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan juga menjadi perhatian utama. Jika harga listrik PLTS tidak kompetitif atau terlalu mahal, maka besar kemungkinan sumber energi ini kurang diminati. Pada akhirnya, hal ini bisa menghambat proses pembangunan PLTS itu sendiri.

Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), memiliki pandangan berbeda soal kemungkinan pembangunan PLTS 100 GWp. Menurutnya, target tersebut sangat mungkin untuk direalisasikan di Indonesia, terutama jika dilihat dari ketersediaan lahan.

Ia menjelaskan bahwa standar kebutuhan ruang untuk pembangunan PLTS adalah sekitar 1 hektare untuk kapasitas terpasang 1 megawatt. Dengan perhitungan sederhana, target 100 GWp membutuhkan lahan sekitar 100.000 hektare.

"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," paparnya.

Namun, Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), mengingatkan bahwa persoalan yang lebih krusial bukan hanya soal pemasangan panel surya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah ke mana listrik yang dihasilkan akan dialirkan. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi listrik menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan sejak awal.

Ia juga menyoroti nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan PLTS. Jika harga listrik dari pembangkit surya tidak kompetitif atau terlalu mahal, maka besar kemungkinan sumber energi ini kurang diminati. Dampaknya, proses pembangunan PLTS itu sendiri bisa terhambat karena tidak ada permintaan yang cukup.

"Jadi 100 GWp itu kembali lagi ke pertanyaan dari soal harganya ini attractive atau nggak. Ya pada saat ini, apa yang diharapkan itu nggak achievable gitu, dari segi harga," tegas Adrian.

Soal ketersediaan lahan, Adrian justru tidak melihatnya sebagai hambatan. Standar kebutuhan ruang untuk pembangunan PLTS sekitar 1 hektare per 1 megawatt kapasitas terpasang. Dengan hitungan sederhana, target 100 GWp membutuhkan lahan sekitar 100.000 hektare.

"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," jelas Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).

Namun Adrian mengingatkan bahwa persoalan utama bukan hanya soal pemasangan panel surya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah ke mana listrik yang dihasilkan akan dialirkan. Infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi listrik menjadi kunci, dan pemerataannya harus dipersiapkan sejak dini.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan. Jika harga listrik PLTS tidak kompetitif atau terlalu mahal, maka besar kemungkinan sumber energi ini kurang diminati. Pada akhirnya, kondisi tersebut justru bisa menghambat proses pembangunan PLTS itu sendiri.

"Jadi 100 GWp itu kembali lagi ke pertanyaan dari soal harganya ini attractive atau nggak. Ya pada saat ini, apa yang diharapkan itu nggak achievable gitu, dari segi harga," tegas Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).

Adrian sendiri menilai bahwa pembangunan PLTS hingga 100 GWp sebenarnya sangat mungkin dilakukan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa standar kebutuhan ruang untuk pembangunan PLTS adalah sekitar 1 hektare untuk kapasitas terpasang 1 megawatt. Dengan begitu, untuk mencapai target 100 GWp diperlukan lahan sekitar 100.000 hektare.

"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," paparnya.

Namun, perhatian Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), tidak hanya berhenti pada persoalan apakah PLTS bisa dipasang atau tidak. Ia justru menyoroti ke mana listrik yang dihasilkan akan dialirkan. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi listrik menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan sejak awal.

Di samping itu, nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan juga tidak kalah krusial. Jika harga listrik PLTS tidak mampu bersaing atau masih tergolong mahal, maka besar kemungkinan sumber energi ini kurang diminati. Pada akhirnya, hal ini bisa menghambat proses pembangunan PLTS itu sendiri.

"Jadi 100 GWp itu kembali lagi ke pertanyaan dari soal harganya ini attractive atau nggak. Ya pada saat ini, apa yang diharapkan itu nggak achievable gitu, dari segi harga," tegas Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).

Menyoal lahan, Adrian justru tidak melihatnya sebagai masalah besar. Ia menjelaskan bahwa standar kebutuhan ruang untuk pembangunan PLTS sekitar 1 hektare untuk kapasitas terpasang 1 megawatt. Dengan begitu, target 100 GWp memerlukan lahan sekitar 100.000 hektare.

"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," jelas Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).

Namun, Adrian mengingatkan bahwa persoalan utama bukan sekadar apakah PLTS bisa dipasang atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah ke mana listrik yang dihasilkan akan dialirkan. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi listrik menjadi faktor krusial yang harus dipersiapkan sejak awal.

Ia juga menyoroti nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan PLTS. Jika harga listrik dari pembangkit surya tidak kompetitif atau terlalu mahal, maka besar kemungkinan energi ini tidak akan banyak dimanfaatkan. Pada akhirnya, hal ini bisa menghambat proses pembangunan PLTS itu sendiri.

"Jadi 100 GWp itu kembali lagi ke pertanyaan dari soal harganya ini attractive atau nggak. Ya pada saat ini, apa yang diharapkan itu nggak achievable gitu, dari segi harga," tegas Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).

Soal lahan, Adrian justru tidak melihatnya sebagai hambatan besar. Ia menjelaskan bahwa standar kebutuhan ruang untuk pembangunan PLTS sekitar 1 hektare untuk kapasitas terpasang 1 megawatt. Dengan begitu, target 100 GWp membutuhkan lahan sekitar 100.000 hektare.

"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," jelas Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).

Namun Adrian mengingatkan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar soal pemasangan panel surya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ke mana listrik yang dihasilkan akan dialirkan. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi listrik menjadi faktor krusial yang harus dipersiapkan sejak awal.

Ia juga menyoroti nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan PLTS. Jika harga listrik dari pembangkit surya tidak kompetitif atau terlalu mahal, maka besar kemungkinan sumber energi ini kurang diminati. Pada akhirnya, hal ini bisa menghambat proses pembangunan PLTS itu sendiri.

"Jadi 100 GWp itu kembali lagi ke pertanyaan dari soal harganya ini attractive atau nggak. Ya pada saat ini, apa yang diharapkan itu nggak achievable gitu, dari segi harga," tegas Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).

Adrian juga menyoroti soal ketersediaan lahan. Ia menjelaskan bahwa standar kebutuhan ruang untuk pembangunan PLTS sekitar 1 hektare untuk kapasitas terpasang 1 megawatt. Dengan begitu, untuk mencapai target 100 GWp diperlukan lahan sekitar 100.000 hektare. Menurutnya, lahan seluas itu tidak sulit untuk didapatkan di Indonesia.

"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," paparnya.

Namun, perhatian Adrian saat ini bukan hanya soal apakah PLTS bisa dipasang atau tidak. Ia lebih menyoroti ke mana listrik yang dihasilkan akan dialirkan. Ketersediaan dan pemerataan infrastruktur pendukung, seperti jaringan transmisi listrik, menjadi faktor penting yang harus disiapkan sejak awal.

Selain itu, nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan juga tidak kalah krusial. Jika harga listrik PLTS tidak kompetitif atau terlalu mahal, maka besar kemungkinan sumber energi ini tidak akan banyak dimanfaatkan. Pada akhirnya, hal ini bisa menghambat proses pembangunan PLTS itu sendiri.

"Jadi 100 GWp itu kembali lagi ke pertanyaan dari soal harganya ini attractive atau nggak. Ya pada saat ini, apa yang diharapkan itu nggak achievable gitu, dari segi harga," tegas Adrian.

Adrian Lembong, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), yang hadir dalam kesempatan yang sama, justru menilai pembangunan PLTS hingga 100 GWp sangat mungkin dilakukan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa standar kebutuhan ruang untuk pembangunan PLTS sekitar 1 hektare untuk kapasitas terpasang 1 megawatt. Dengan demikian, untuk mencapai target 100 GWp diperlukan lahan sekitar 100.000 hektare.

"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," paparnya.

Namun yang menjadi perhatiannya bukan hanya soal apakah PLTS bisa dipasang atau tidak. Ia lebih menyoroti ke mana listrik yang dihasilkan akan dialirkan. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi listrik menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan sejak awal.

Di samping itu, nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan juga tidak kalah penting. Jika harga listrik PLTS tidak bisa bersaing atau masih tergolong mahal, maka besar kemungkinan sumber energi ini tidak akan banyak digunakan. Pada akhirnya, hal ini bisa menghambat proses pembangunan PLTS itu sendiri.

"Jadi 100 GWp itu kembali lagi ke pertanyaan dari soal harganya ini attractive atau nggak. Ya pada saat ini, apa yang diharapkan itu nggak achievable gitu, dari segi harga," tegas Adrian.

Persoalan harga memang menjadi kunci utama. Meskipun lahan yang dibutuhkan untuk membangun PLTS hingga 100 GWp dinilai mudah didapatkan, tanpa harga listrik yang kompetitif, seluruh rencana besar ini bisa menjadi sia-sia. Infrastruktur transmisi juga menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah penting, karena listrik yang dihasilkan harus bisa dialirkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Pada akhirnya, semua kembali pada satu pertanyaan sederhana: apakah harga listrik dari PLTS nanti cukup menarik untuk digunakan masyarakat dan industri? Jika tidak, pembangunan sebesar apa pun akan sulit berjalan optimal.