TNI-Polri Kawal Demo Buruh demi Tarik Investor

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini menggandeng TNI dan Polri untuk mengawasi jalannya investasi di daerah. Langkah ini dianggap krusial agar berbagai syarat masuknya investasi bisa terpenuhi.

Pangdam IV Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Sudaryanto, menegaskan bahwa keamanan adalah bagian dari tanggung jawab mereka. Dalam praktiknya, TNI sering terlibat mengawal aksi demo buruh di Jawa Tengah. Tujuannya, agar unjuk rasa berlangsung tertib dan tidak membuat investor ragu. Selain itu, TNI juga berupaya memastikan kepastian hukum di wilayah tersebut.

"Dalam hal investasi ini sepertinya maraknya demo buruh, itu juga kita kan, itu juga kalau orang mau investasi ke Indonesia, 'oh banyak demo' kan agak ragu-ragu juga. Kemudian juga mungkin kepastian hukum, itu juga salah satu hal-hal yang harus kita sama-sama kita berkolaborasi saling mengamankan," jelas Sudaryanto dalam sebuah acara pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Dia menambahkan, TNI terus berkolaborasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk mengatasi berbagai hambatan investasi di Jawa Tengah. Semua ini dilakukan demi mendukung pertumbuhan investasi di provinsi tersebut.

"Jadi kita intinya bahwa TNI sebagai alat pertahanan keamanan negara dalam hal menumbuhkan investasi khususnya di jawa tengah ini, kita selalu bersama-sama berkolaborasi dengan pihak kepolisian dengan pihak pemerintah daerah untuk sama-sama mengatasi apa yang menjadi hambatan dalam berinvestasi di Jawa Tengah," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Roy Hardi Siahaan, menjelaskan bahwa keamanan menjadi pertimbangan utama investor. Salah satu pengamanan yang dilakukan Polri adalah mengawal demo buruh agar tetap kondusif.

Menurut Roy, aksi demonstrasi yang berjalan damai tidak lepas dari kerja sama Polri dan TNI. Kondisi ini dinilai bisa meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

"Bahwa demo yang terjadi di Jawa Tengah, Puji Tuhan Alhamdulillah, kita bisa selesaikan dengan kondusif," terangnya.

Namun, Roy tak menampik adanya tindak pidana premanisme yang kerap mengganggu aktivitas usaha. Modusnya beragam, mulai dari pungli mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas), konflik lahan, demo buruh yang ditunggangi, penggelapan barang, hingga kejahatan siber dan penipuan.

Meski begitu, Roy mengaku tidak segan menindak para pelaku. Langkah ini diharapkan bisa mendorong kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor.

"Kami dari sisi Kepolisian dan teman-teman dari TNI ingin mengawal terkait dengan kegiatan investasi di Jawa Tengah, harapannya adalah para investor baik dalam negeri maupun luar negeri itu bisa menginvestasikan apapun kegiatan itu untuk kepentingan dari pada Jawa Tengah," pungkasnya.

Kolaborasi TNI-Polri ini menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban menjadi fondasi utama untuk menarik investasi. Dengan mengawal demo buruh dan menindak premanisme, pemerintah daerah berharap iklim investasi di Jawa Tengah semakin kondusif dan dipercaya investor.