Tokopedia Bantah PHK, Sebut Penataan Tenaga Kerja

Wahyu T. · 2 min baca · 1 jam lalu · 3 dibaca

Tokopedia Bantah PHK, Sebut Penataan Tenaga Kerja

Gambar atau konten salah?

Stephanie Susilo, yang menjabat sebagai Executive Director Tokopedia dan TikTok E-commerce Indonesia, angkat bicara mengenai isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ramai diperbincangkan. Ia menegaskan bahwa yang sebenarnya terjadi di lingkungan TikTok dan Tokopedia Group bukanlah PHK, melainkan penataan tenaga kerja.

Pernyataan ini disampaikan Stephanie setelah mengikuti rapat koordinasi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di gedung DPR, Jakarta, pada Senin, 07 Juli 2026. "Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia group," ujar Stephanie tegas.

Ia melanjutkan, "Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan, dan internal mobilitas di dalam TikTok atau Tokopedia Group." Stephanie menjelaskan bahwa program penataan ini memberikan beberapa pilihan bagi karyawan yang terdampak. Sebagian dari mereka memilih untuk menerima paket kompensasi dan kemudian melanjutkan karier di perusahaan lain. Sementara itu, sebagian lainnya dialihkan untuk tetap bekerja di dalam grup bisnis TikTok Tokopedia.

"Dalam program penataan ini, memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi, dan memilih untuk bekerja di tempat lain, atau salurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia," katanya menjelaskan situasi yang terjadi.

Menariknya, di tengah isu penataan tenaga kerja ini, Stephanie justru mengumumkan bahwa perusahaannya sedang membuka banyak lowongan pekerjaan. "Saat ini kami juga melakukan recruitment untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikian yang kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat," ujarnya.

Dengan adanya pernyataan ini, perusahaan berharap dapat mengklarifikasi kabar yang beredar luas di publik. Penataan tenaga kerja yang dilakukan bersamaan dengan perekrutan lebih dari 100 orang untuk posisi di seluruh Indonesia menunjukkan adanya pergeseran fokus, bukan pengurangan jumlah karyawan secara total.