Usulan Baitul Maal Dorong Pengelolaan Zakat Warga NU

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026, sejumlah elemen masyarakat mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membentuk lembaga khusus. Acara tersebut akan digelar di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri.

Forum Gawagis Nusantara bersama Majelis Kaum Muda NU Mataraman mengusulkan agar PBNU membentuk sebuah lembaga baitul maal. Lembaga ini nantinya bertugas menghimpun dan mengelola zakat, infak, serta sedekah dari warga Nahdliyin secara terpusat.

Koordinator Forum Gawagis Nusantara Mataraman Wilayah Barat, Nabil Hasbullah, menyebut potensi ekonomi yang dimiliki warga NU sangat besar. Namun, menurutnya, potensi itu belum tergarap secara maksimal. Ia menilai pengelolaan zakat dan sedekah yang lebih terstruktur bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi bagi organisasi.

“Kalau nanti ada baitul maal yang mengatur zakat dan sedekah Nahdliyin, kemudian dikelola secara terpusat dengan mekanisme yang baik, manfaatnya akan sangat besar bagi umat,” kata Nabil di Kediri pada Minggu, 21 Juni 2026.

Nabil yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan, Ponorogo, menambahkan bahwa jumlah warga NU yang besar merupakan modal ekonomi yang sangat potensial. Ia menekankan perlunya sistem pengelolaan yang profesional. Dengan begitu, manfaat dari dana yang terkumpul bisa dirasakan oleh lebih banyak orang.

Selain mendorong pembentukan baitul maal, Nabil juga meminta PBNU untuk memperkuat sistem pendataan warga. Ia juga ingin agar potensi ekonomi di setiap daerah dipetakan dengan lebih baik.

“Perlu ada database warga dan pemetaan potensi daerah. Misalnya Ponorogo memiliki potensi ekonomi dan budaya tertentu. Jika dipetakan secara maksimal, itu bisa menjadi kekuatan besar bagi NU,” ujarnya.

Perwakilan Majelis Kaum Muda NU Mataraman, Rendra Setiawan, memiliki pandangan yang senada. Menurutnya, kemandirian ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan organisasi. Hal ini termasuk dalam menentukan sikap politik.

“Selama kemandirian ekonomi belum kuat, kemandirian politik juga rentan goyah. Karena itu, kedaulatan politik tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan ekonomi,” kata Rendra.

Rendra berpendapat bahwa sumber daya yang dimiliki NU bisa dikonsolidasikan. Sumber daya itu bisa diubah menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Hasilnya kemudian bisa didistribusikan secara adil untuk kemaslahatan warga.

Ia memberikan sebuah contoh. Jika ada 25 juta warga NU yang secara konsisten menunaikan zakat sebesar Rp500 ribu per tahun, maka dana yang terkumpul bisa mencapai triliunan rupiah. Jumlah itu bisa menjadi instrumen pemberdayaan umat yang sangat besar.

Rendra berharap gagasan pembentukan baitul maal dan penguatan basis data warga NU bisa menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Munas dan Konbes NU 2026 di Ploso, Kediri.

Usulan ini muncul karena banyak pihak menilai bahwa potensi ekonomi dari puluhan juta warga NU belum dikelola secara optimal. Dengan adanya lembaga pengelola yang terpusat, diharapkan dana zakat dan sedekah bisa dimanfaatkan untuk program-program pemberdayaan yang lebih luas dan terarah. Kemandirian ekonomi organisasi juga dinilai sebagai fondasi penting untuk menjaga kedaulatan dalam berbagai aspek, termasuk politik.