Studi Kelayakan MRT Jakarta ke Serpong Rampung Akhir Tahun

Proses perpanjangan jalur MRT Jakarta dari Lebak Bulus menuju Serpong, Tangerang Selatan, masih terus berjalan. Studi kelayakan atau feasibility study untuk proyek rute interkoneksi ini ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat. Namun, dia menegaskan bahwa selesainya studi kelayakan bukan berarti pembangunan konstruksi bisa langsung dimulai tahun depan.

"Akhir tahun kajiannya baru selesai, akhir tahun. Belum itu (belum bisa dibangun tahun depan)," ujar Tuhiyat saat ditemui di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Minggu, 21 Juni 2026.

Tuhiyat menjelaskan, masih ada serangkaian tahapan yang harus dilalui setelah hasil kajian keluar. Tahapan itu mencakup pembahasan kelembagaan, skema finansial, hingga penyusunan desain teknis yang mendetail.

"Hasil kajiannya nanti mereka yang akan meeting dulu dengan kita. Abis kajian masih banyak lembagaan, finansial baru pen-detailz, detail engineering design," beber Tuhiyat.

Sebelumnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Sinar Mas Land tengah melakukan studi kelayakan perluasan rute dari Lebak Bulus ke Serpong, Tangerang Selatan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong agar uji kelayakan itu segera dirampungkan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DKA) Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, menyambut baik rencana perluasan tersebut. Menurutnya, perluasan rute ini dianggap baik mengingat banyaknya pengguna layanan MRT di wilayah tersebut.

"Ini memang MRT Jakarta dan Sinar Mas Land sudah memulai studi kelayakan perpanjangan jalur MRT Jakarta dari Lebak Bulus ke Serpong, ya. Tentunya kita semua menyambut baik karena setiap hari itu kan banyak ya masyarakat yang menggunakan jalur ini apabila ada MRT, akan baik ke depan," ujar Allan di Jakarta, pada Kamis, 9 April 2026.

Proyek ini masih dalam tahap awal. Setelah studi kelayakan rampung, masih perlu waktu untuk membahas aspek kelembagaan, pendanaan, dan perancangan teknis yang lebih rinci. Artinya, masyarakat belum bisa melihat pembangunan fisik dalam waktu dekat.